Pasca Tabrakan Maut KA Argo Bromo dan KRL, DPR Desak Pembangunan Flyover di Bekasi Jadi Prioritas

Jakarta, tvOnenews.com – Tragedi tabrakan antara KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Commuter Line jurusan Cikarang di kawasan Bekasi memicu desakan dari DPR RI agar pembangunan flyover dan penataan perlintasan sebidang segera diprioritaskan.

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, Sudjatmiko menilai kecelakaan yang menewaskan belasan orang itu menjadi bukti bahwa sistem transportasi di Bekasi sudah berada di titik rawan dan tak bisa lagi ditangani dengan solusi tambal sulam.

“Kecelekaan beruntun yang diawali insiden taksi Green SM di perlintasan sebidang hingga berujung tabrakan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL arah Cikarang menunjukkan bahwa kawasan Bekasi membutuhkan rekayasa transportasi yang lebih modern dan aman. Pembangunan flyover tidak bisa lagi ditunda,” ujar Sudjatmiko saat kunjungan kerja Komisi V DPR RI di Stasiun Bekasi Timur, Jumat (22/5).

Adapun, kecelakaan maut tersebut terjadi pada 27 April 2026. Berdasarkan kronologi yang dihimpun dari berbagai laporan dan keterangan resmi, insiden bermula saat sebuah taksi mengalami gangguan di perlintasan dekat Bekasi Timur. 

Kondisi itu membuat operasional KRL terganggu hingga kereta berhenti di jalur.

Dalam situasi tersebut, KA Argo Bromo Anggrek relasi Gambir–Surabaya Pasar Turi kemudian menabrak KRL dari belakang.

Insiden itu dilaporkan menyebabkan 16 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya luka-luka. 

Perjalanan kereta di lintas Bekasi–Cikarang juga lumpuh total selama proses evakuasi berlangsung.

Sudjatmiko menyebut tingginya kepadatan kendaraan dan frekuensi perjalanan kereta di kawasan Bekasi membuat keberadaan perlintasan sebidang menjadi ancaman serius bagi keselamatan masyarakat.

Ia menegaskan Komisi V DPR RI bakal mendorong dukungan anggaran sekaligus pengawalan kebijakan agar pembangunan flyover maupun underpass di titik rawan masuk prioritas program nasional transportasi.

“Kita tidak boleh menunggu jatuh korban berikutnya. Bekasi adalah salah satu simpul transportasi tersibuk di Jabodetabek. Infrastruktur keselamatan harus menjadi prioritas utama negara,” tegasnya.

Tak hanya soal pembangunan fisik, DPR juga meminta evaluasi total terhadap sistem persinyalan, koordinasi pengamanan perlintasan, hingga percepatan penghapusan perlintasan sebidang yang selama ini kerap memicu kecelakaan.