Sinergi Fiskal dan Moneter, Bank Indonesia Perkuat Stabilitas Rupiah di Tengah Tekanan Global

Jakarta, tvOnenews.com — Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) memperkuat koordinasi luar biasa untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang tengah menghadapi tekanan berat akibat gejolak ekonomi global.

Di tengah pelemahan kurs dan keluarnya aliran modal asing, otoritas fiskal dan moneter sepakat bergerak dalam satu irama guna mempertahankan kepercayaan pasar terhadap perekonomian nasional.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso menegaskan penguatan koordinasi antara BI dan pemerintah menjadi bagian penting dari strategi stabilisasi rupiah yang saat ini menjadi prioritas utama.

“Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal Pemerintah untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah,” kata Ramdan dalam keterangan tertulis, Selasa (9/6/2026).

Menurut BI, langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepahaman yang telah disampaikan bersama oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia pada 6 Juni 2026.

Kedua institusi sepakat bahwa tekanan terhadap rupiah harus dihadapi melalui kebijakan yang saling mendukung, bukan berjalan sendiri-sendiri.

“Sebagaimana telah disampaikan dalam penjelasan bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 6 Juni 2026 yang lalu, koordinasi fiskal dan moneter dimaksudkan agar seirama saling mendukung dan saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing sebagai langkah bersama dalam stabilisasi nilai tukar rupiah,” ujar Ramdan.

Salah satu fokus utama koordinasi tersebut adalah meningkatkan daya tarik pasar keuangan Indonesia bagi investor global.

Pemerintah dan BI berupaya memastikan instrumen investasi domestik tetap kompetitif sehingga mampu menarik kembali aliran dana asing yang dalam beberapa waktu terakhir keluar dari Indonesia.

“Pertama, meningkatkan daya tarik atau imbal hasil bagi masuknya aliran investasi portofolio asing khususnya pada SRBI dan SBN sesuai mekanisme pasar,” katanya.

Selain memburu masuknya modal asing, koordinasi fiskal dan moneter juga diarahkan untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar keuangan domestik.

Dalam skema yang disiapkan, pengelolaan kas pemerintah akan tetap ditempatkan di Bank Indonesia sehingga dapat memperkuat efektivitas operasi moneter yang dijalankan bank sentral.

“Kedua, menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas Pemerintah tetap berada di Bank Indonesia sehingga operasi moneter dan fiskal saling mendukung stabilitas nilai tukar rupiah,” jelas Ramdan.