Polda Kalbar: 14 Karyawan Penagih Utang Pinjol Ilegal Masih Berstatus Saksi

Donny menyebutkan, pihaknya membutuhkan waktu untuk melakukan gelar perkara karena baru pertama menangani kasus seperti ini, setelah kita lihat ternyata versi hukumnya terjerat pasal pidana.

Pasal 45B juncto (Jo) pasal 29 dan/atau pasal 48 Ayat 2 jo Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750 Juta.

“Ada ancaman pidananya maka itu yang kita pedomani untuk di tindaklanjuti, sebelum sampai kesana kita perlu beberapa keterangan para ahli sambil kita coba telusuri,” ujarnya.

Butuh waktu untuk mengungkap ini sejelas-jelasnya misal dengan peranan masing-masing orang. Untuk penegakan hukum kita harus mendengarkan keterangan saksi ahli untuk menguatkanya, kita butuh waktu untuk mendapat keterangan saksi ahli guna menguatkan konsumsi hukum yang akan kita terapkan nantinya.

“Pastinya ini tetap kita tindaklanjuti walaupun bukan pinjaman online tanpa izin, tapi ini Desk Collection yang mereka gunakan untuk melakukan penagihan hutang terhadap nasabah yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti, kadang sampai mempermalukan para nasabah,” tutup Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol Donny Charles Go. Wuri