Muhammadiyah dan NU "Kompak" Sebut Kemenag Milik Semua

Sementara itu, secara terpisah Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini menyatakan bahwa Kementerian Agama bukanlah kado dari negara bagi Nahdlatul Ulama atau untuk umat Islam semata, tapi hadiah bagi semua agama. "Pertama adalah bahwa Kemenag hadiah negara untuk semua agama, bukan hanya untuk NU atau hanya untuk umat Islam," ujar Helmy.

(Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini, dok ANTARA)

Menurut Helmy, NU memang punya peran besar dalam menghapus tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Namun tidak berarti NU boleh semena-mena berkuasa atas Kementerian Agama ataupun merasa ada hak khusus. Bahkan, peran NU jauh sebelum kemerdekaan telah meletakkan pesantren sebagai pilar pembentuk karakter mental bangsa yang bertumpu kepada akhlaqul karimah.

"Meski demikian, NU tidak memiliki motivasi untuk menguasai ataupun memiliki semacam 'privilege' dalam pengelolaan kekuasaan dan pemerintahan, karena NU adalah jamiyyah diniyah ijtimaiyyah (organisasi keagamaan dan kemasyarakatan)," kata dia.

Pada dasarnya, kata dia, semua elemen sejarah bangsa punya peran strategis dalam pendirian NKRI, melahirkan Pancasila, UUD 1945 dalam keanekaragaman suku, ras, agama, dan golongan yang dibalut Bhinneka Tunggal Ika.

Helmy menjelaskan prinsip bagi NU adalah siapa saja boleh memimpin dan berkuasa dengan landasan kepemimpinan harus melahirkan kesejahteraan dan kemaslahatan.

"Dengan segala hormat dan kerendahan hati, tentang pernyataan Pak Menteri Agama tentu itu hak beliau, meski saya pribadi dapat menyatakan bahwa komentar tersebut tidak pas dan kurang bijaksana dalam perspektif membangun spirit kenegarawanan," katanya. (ant/ito)
​​​​​​