Presiden Jokowi Minta Negara G7 Fasilitasi Ekspor Gandum Ukraina

Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta dukungan dari negara-negara G7 untuk memfasilitasi ekspor gandum dari Ukraina segera berjalan agar rantai pasok pangan akibat dampak perang kembali normal.

Hal itu dikatakan Presiden dalam sesi kedua KTT G7 di Elmau, Jerman, Senin (27/6) waktu setempat, di mana Presiden Joko Widodo (Jokowi) memfokuskan isu pangan pada pernyataannya.

"Tentunya diperlukan dukungan dari G7 memfasilitasi ekspor gandum Ukraina agar dapat segera berjalan," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangan pers yang diberikan secara virtual melalui akun YouTube dan disaksikan dari Jakarta, Selasa.

Menlu Retno mengatakan bahwa Presiden menyampaikan pentingnya dukungan dari negara-negara G20 untuk melakukan reintegrasi ekspor gandum dari Ukraina, serta ekspor komoditas pangan dan pupuk dari Rusia ke dalam rantai pasok global.

Oleh karena itu, Presiden memandang ada dua cara untuk melakukannya, yakni pertama memfasilitasi ekspor gandum Ukraina. Kedua, Presiden juga memandang pentingnya mengkomunikasikan kepada dunia bahwa komoditas pangan dan pupuk dari Rusia tidak terkena sanksi.

Presiden menilai bahwa komunikasi yang intensif ini diperlukan agar tidak terjadi keraguan berkepanjangan dari publik internasional.

"Komunikasi yang intensif juga perlu dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait seperti bank, asuransi, perkapalan, dan lain-lain," kata Presiden melalui Menlu Retno.

Kepala Negara juga menegaskan bahwa dampak perang Ukraina-Rusia terhadap rantai pasok pangan dan produktivitas pangan melalui pupuk sangatlah nyata.

Jika gagal menanganinya, lanjut Presiden, krisis atau kelangkaan beras yang menyangkut dua miliar manusia, terutama di negara berkembang dapat terjadi.

Selain menghadiri KTT G7 sebagai partner countries, Presiden juga melakukan sekitar sembilan pertemuan bilateral dengan pimpinan Negara India, Prancis, Kanada, Jerman, Inggris, Jepang dan Uni Eropa serta pejabat IMF.

Isu terkait rantai pasok pangan dunia pun tidak luput dibahas oleh Presiden Jokowi di hampir semua pertemuan bilateral itu. (ant/mii)