Hasil Survei Kinerja Pemerintahan Jokowi, Kepuasan Masyarakat Terhadap Kapolri Masih Tinggi

Jakarta - Mayoritas masyarakat puas dengan kinerja lembaga kepolisian selama berada di bawah pimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit. Sebesar 52,5 persen masyarakat menjawab puas atau positif dengan memberikan nilai 6-10, demikian hasil survei Populi Center mengenai evaluasi pemerintahan Jokowi.

Meski demikian, hasil ini sedikit menurun dibanding survei sebelumnya, dimana penilaian
kepuasan terhadap Polri di angka 53,8 persen.

"Selain mengevaluasi kinerja Polri secara kelembagaan, kami juga menanyakan persepsi masyarakat terkait perilaku anggota Polri. Bagi masyarakat, perilaku anggota Polri yang paling berkesan adalah ramah dan bersahabat (23,3 persen)," kata Manajer Policy Resarch Populi Center Dimas Ramadhan di Jakarta, Senin (13/2/2023).

Kemudian, tegas dalam menegakkan aturan (20,2 persen), cepat tanggap terhadap aduan masyarakat (19,8 persen), dan suka menolong (15,5 persen). Kemudian, yang juga tidak kalah penting, masyarakat juga memberikan catatan khusus terkait perilaku anggota kepolisian yang paling perlu untuk diperbaiki, antara lain; yaitu masih adanya praktek pungutan liar (31,3 persen), sewenang-wenang pada masyarakat (20 persen), mencari-cari kesalahan masyarakat (14,3 persen), dan bergaya hidup berlebihan (13,4 persen). 

Dalam survei itu, disebutan juga bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo mengalami peningkatan pada awal 2023 ini.
 
"Data menunjukkan terdapat peningkatan kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo, dari 65,9 persen pada Oktober 2022 menjadi 74 persen pada Februari 2023," kata dia.
 
Kemudian, lanjut dia di saat yang bersamaan, yang menjawab tidak puas jumlahnya menurun, dari 31 persen menjadi 23,6 persen.
 
Kepuasan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo juga membaik. Dia menjelaskan pada survei Oktober 2022, kepuasan masyarakat berada di angka 46 persen, kini meningkat menjadi 60,8 persen.

"Sementara yang menjawab tidak puas dengan pemberantasan korupsi saat ini jumlahnya menurun dari 38,4 persen menjadi 27,7 persen," katanya.
 
Menurut Dimas dibandingkan dengan temuan pada Oktober 2022, terdapat peningkatan penilaian baik oleh masyarakat terkait jalannya demokrasi di Indonesia.
 
Dia menjelaskan sebesar 77,3 persen masyarakat menjawab pelaksanaan demokrasi Indonesia berjalan baik, meningkat sekitar 7 persen dari periode survei sebelumnya. Sementara itu, kata Dimas yang menilai buruk juga menurun, dari 21,6 persen di Oktober 2022 menjadi 16,7 persen.
 
Populi Center menyelenggarakan survei nasional 25 Januari-3 Februari 2023. Sampel responden tersebar secara proporsional di 38 provinsi di Indonesia, termasuk di 4 daerah otonomi baru.
 
Tujuan survei untuk mengetahui persepsi masyarakat terutama terkait evaluasi kinerja Pemerintah, evaluasi kinerja Kepolisian, isu nasional yang sedang menjadi perbincangan, serta dinamika jelang Pemilihan Umum 2024.
 
Survei dilakukan dengan menggunakan pendanaan internal. Metode pengambilan data dalam survei dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan 1.200 responden yang dipilih menggunakan metode acak bertingkat (multistage random sampling) dengan margin plus minus 2,83 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. (ant/ito)