Tutup Menu
LIVESTREAM
Artikel
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (25/11/2021)
Sumber :
  • Antara

UU Cipta Kerja, Pemerintah Janji Akan Patuhi Putusan MK

Kamis, 25 November 2021 - 19:14 WIB

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan perkara pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"Setelah mengikuti sidang MK, pemerintah menghormati dan mematuhi putusan dari MK serta akan melaksanakan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan putusan MK yang dimaksud," kata Airlangga di Jakarta, Kamis.

Dalam sidang pembacaan putusan Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020 pada hari ini, MK menyatakan pembentukan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (inkonstitusional) secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan diucapkan".

Selanjutnya, menurut Airlangga, putusan MK juga menyatakan agar pemerintah tidak menerbitkan peraturan baru yang bersifat strategis sampai dilakukan perbaikan atas pembentukkan UU cipta kerja.

"Dengan demikian, peraturan perundangan yang telah diberlakukan untuk melaksanakan UU Cipta Kerja tetap berlaku," ungkap Airlangga.

Selanjutnya pemerintah akan segera menindaklanjuti putusan MK tersebut.

"Melalui penyiapan perbaikan undang-undang dan melaksanakan sebaik-baiknya arahan MK lainnya sebagaimana dimaksud dalam putusan MK tersebut," kata Airlangga.

Gugatan tersebut diajukan oleh enam pihak yang terdiri atas individu maupun kelompok masyarakat, yaitu Hakiimi Irawan Bangkid Pamungkas (mantan buruh perjanjian kerja waktu tertentu), Ali Sujito (mahasiswa), Muhtar Said (dosen), Migrant Care, Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat, dan Mahkamah Adat Alam Minangkabau.

Dalam putusannya, sembilan hakim konstitusi yaitu Anwar Usman selaku ketua majelis, Aswanto, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul dan Daniel Yusmic P. Foekh masing-masing sebagai anggota menyatakan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Ciptakerja inkonstitusional sepanjang tidak dilakukan perbaikan dalam 2 tahun sejak putusan diucapkan pada hari Kamis (25/11).

Menurut majelis hakim konstitusi, pembentuk undang-undang tidak menggunakan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan (asas formil) seperti dalam UU No. 12/2011 tentang Perundang-Undangan dalam membentuk peraturan perundang-undangan.

Jika terdapat kebutuhan baru sesuai dengan dinamika kondisi kekinian yang berkembang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, menurut hakim konsitusi, terbuka ruang untuk melakukan perubahan terhadap Lampiran UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan

Artinya, ihwal teknis atau metode tersebut dirancang untuk selalu dapat mengikuti atau adaptif terhadap perkembangan kebutuhan, termasuk jika akan dilakukan penyederhanaan peraturan perundang-undangan dengan metode apa pun, termasuk metode omnibus law.

"Tidaklah dapat dibenarkan dengan mengatasnamakan lamanya waktu membentuk UU maka pembentuk UU menyimpangi tata cara yang telah ditentukan secara baku dan standar demi mencapai tujuan penting tersebut," kata hakim konsitusi.

Pendapat Berbeda

Namun, ada empat hakim konsitusi yang mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion). Pendapat berbeda pertama diajukan dua hakim, Arief Hidayat dan Anwar Usman, yang menyatakan tidak ada alasan untuk menolak penerapan metode omnibus law meskipun belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Menurut Arief Hidayat dan Anwar Usman, penggunaan pembentukan undang-undang melalui metode omnibus law boleh dilakukan tanpa memasukkannya terlebih dahulu ke dalam ketentuan UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Baik Arief Hidayat maupun Anwar Usman sependapat bahwa materi muatan dalam UU Ciptaker ada yang perlu dikabulkan, terutama ihwal hukum ketenagakerjaan.

"Hal ini berkaitan erat dengan penghormatan (to respect), perlindungan (to protect), dan pemenuhan (to fullfil) hak konstitusional buruh, yakni terkait dengan upah, pesangon, outsourcing, dan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT)," kata hakim konstitusi.

Pendapat berbeda kedua diajukan oleh hakim konstitusi Manahan M.P. Sitompul dan Daniel Yusmic P. Foekh.

Keduanya berpendapat bahwa sepanjang sejarah berdirinya MK belum terdapat adanya penilaian yuridis terkait dengan metode apa yang baku dan bersesuaian dengan UUD 1945.

"Artinya, metode lain dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk metode omnibus, dimungkinkan pengadopsiannya ke dalam sistem hukum nasional manakala dipandang lebih efektif dan efisien untuk mengakomodasi beberapa materi muatan sekaligus, serta benar-benar dibutuhkan dalam mengatasi kebuntuan berhukum," kata hakim konsitusi.

Baik Manahan Sitompul maupun Daniel Yusmic mengatakan bahwa pembentukan UU Cipta Kerja telah dilakukan secara terbuka dan melibatkan partisipasi publik sesuai dengan ketentuan Pasal 88 dan Pasal 96 UU No. 12/2011

"Mahkamah menyatakan UU a quo adalah konstitusional karena UU No. 12/2011 sama sekali tidak mengatur metode omnibus walaupun dalam praktik pembentukan undang-undang sudah digunakan dan di sisi yang lain Mahkamah seharusnya tidak menutup mata adanya obesitas regulasi di mana di antara undang-undang yang satu dengan yang lainnya terjadi tumpang-tindih sehingga menciptakan egosektoral yang berakibat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya," ungkap hakim konsitusi.(ant)

 

Berita Terkait :
Topik Terkait
Saksikan Juga
Jangan Lewatkan
Diduga Sempat Live Melalui Akun Medsos, Begini Kronologis Gatung Diri Wanita Pegawai Harian Lepas RS Bhayangkara

Diduga Sempat Live Melalui Akun Medsos, Begini Kronologis Gatung Diri Wanita Pegawai Harian Lepas RS Bhayangkara

Setelah meminta keterangan para saksi, Kepolisian Resort Kota Padang menyampaikan kronologis ditemukannya korban gantung diri pada Senin (06/12/ 2021), di dalam rumahnya di Aspol Alai Blok D/30 Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang.
OJK: Sebanyak 2.713 debitur terdampak awan panas guguran Gunung Semeru

OJK: Sebanyak 2.713 debitur terdampak awan panas guguran Gunung Semeru

Pelaksana Harian Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jember Zulkifli mengatakan sebanyak 2.713 debitur terdampak awan panas guguran Gunung Semeru, sehingga meminta perbankan dan lembaga jasa keuangan dapat memberikan restrukturisasi atau keringanan bagi ribuan debitur.
Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Tangkap Buronan Kasus Korupsi Kegiatan Pendidikan Nias Selatan Senilai Rp5,8 Miliar

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Tangkap Buronan Kasus Korupsi Kegiatan Pendidikan Nias Selatan Senilai Rp5,8 Miliar

Tim Tangkap Buron (Tabur) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara berhasil menangkap buronan atau DPO Natalia B (36) tersangka kasus tindak pidana korupsi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) Tahun Anggaran (TA) 2012 senilai Rp 2.411.647.891 dan 2013 senilai Rp 3.600.000.000.
Pasien Luka Bakar Serius Korban Erupsi Gunung Semeru Perlu Ditangani Dokter Khusus

Pasien Luka Bakar Serius Korban Erupsi Gunung Semeru Perlu Ditangani Dokter Khusus

Dokter spesialis kulit Arini Astasari Widodo mengemukakan pasien dengan luka bakar serius seperti yang dialami korban peristiwa erupsi Gunung Semeru, Jawa Timur, membutuhkan penanganan tenaga kesehatan berkompetensi khusus.
Ngeri...Ini Penampak Ombak Tinggi yang Hantam Wilayah Pesisir Pantai Parepare Sulsel

Ngeri...Ini Penampak Ombak Tinggi yang Hantam Wilayah Pesisir Pantai Parepare Sulsel

Angin kencang dan ombak tinggi kembali menerjang pesisir pantai kota Parepare,Sulawesi Selatan pada Senin (6/12/2021) dari petang hingga malam.Ombak besar memporak porandakan lapak-lapak pedagang makanan kawasan Pantai di Kelurahan Sumpang Minangae, Parepare, Sulsel. Bukan hanya itu, ombak tinggi yang menghantam pesisir pantai kota Parepare juga membuat puluhan rumah warga di Kecamatan Bacukiki Barat dan Kecamatan Ujung yang berada di pesisir pantai terendam banjir rob.
BNN Provinsi Jatim Bekuk Dua Kurir Narkoba, Tiga Kg Sabu Berhasil Diamankan

BNN Provinsi Jatim Bekuk Dua Kurir Narkoba, Tiga Kg Sabu Berhasil Diamankan

Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Timur menangkap diduga dua orang kurir narkoba jaringan internasional. Dalam penangkapan ini, BNN Provinisi Jatim berhasil mengamankan barang bukti narkotika jenis Sabu seberat 3 kilogram. Kedua tersangka tertangkap tangan melalukan pengiriman3 kilogram Sabu dengan tujuan Lombok. Rencannya mereka akan mengirim barang haram tersebut narkoba untuk pasokan pesta tahun baru di Lombok.
Trending
Ngeri...Ini Penampak Ombak Tinggi yang Hantam Wilayah Pesisir Pantai Parepare Sulsel

Ngeri...Ini Penampak Ombak Tinggi yang Hantam Wilayah Pesisir Pantai Parepare Sulsel

Angin kencang dan ombak tinggi kembali menerjang pesisir pantai kota Parepare,Sulawesi Selatan pada Senin (6/12/2021) dari petang hingga malam.Ombak besar memporak porandakan lapak-lapak pedagang makanan kawasan Pantai di Kelurahan Sumpang Minangae, Parepare, Sulsel. Bukan hanya itu, ombak tinggi yang menghantam pesisir pantai kota Parepare juga membuat puluhan rumah warga di Kecamatan Bacukiki Barat dan Kecamatan Ujung yang berada di pesisir pantai terendam banjir rob.
BNN Provinsi Jatim Bekuk Dua Kurir Narkoba, Tiga Kg Sabu Berhasil Diamankan

BNN Provinsi Jatim Bekuk Dua Kurir Narkoba, Tiga Kg Sabu Berhasil Diamankan

Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Timur menangkap diduga dua orang kurir narkoba jaringan internasional. Dalam penangkapan ini, BNN Provinisi Jatim berhasil mengamankan barang bukti narkotika jenis Sabu seberat 3 kilogram. Kedua tersangka tertangkap tangan melalukan pengiriman3 kilogram Sabu dengan tujuan Lombok. Rencannya mereka akan mengirim barang haram tersebut narkoba untuk pasokan pesta tahun baru di Lombok.
JPU: Heru Hidayat Tidak Punya Empati Saat Korupsi Asabri

JPU: Heru Hidayat Tidak Punya Empati Saat Korupsi Asabri

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung menilai Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat yang dituntut hukuman mati, tidak punya empati saat melakukan tindak pidana korupsi.
Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Tangkap Buronan Kasus Korupsi Kegiatan Pendidikan Nias Selatan Senilai Rp5,8 Miliar

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Tangkap Buronan Kasus Korupsi Kegiatan Pendidikan Nias Selatan Senilai Rp5,8 Miliar

Tim Tangkap Buron (Tabur) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara berhasil menangkap buronan atau DPO Natalia B (36) tersangka kasus tindak pidana korupsi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) Tahun Anggaran (TA) 2012 senilai Rp 2.411.647.891 dan 2013 senilai Rp 3.600.000.000.
Lima Orang Terdakwa Korupsi Asabri Dituntut 10-15 Tahun Penjara

Lima Orang Terdakwa Korupsi Asabri Dituntut 10-15 Tahun Penjara

Lima orang terdakwa perkara dugaan korupsi pengelolaan dana PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) Persero dituntut 10 hingga 15 tahun penjara.
OJK: Sebanyak 2.713 debitur terdampak awan panas guguran Gunung Semeru

OJK: Sebanyak 2.713 debitur terdampak awan panas guguran Gunung Semeru

Pelaksana Harian Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jember Zulkifli mengatakan sebanyak 2.713 debitur terdampak awan panas guguran Gunung Semeru, sehingga meminta perbankan dan lembaga jasa keuangan dapat memberikan restrukturisasi atau keringanan bagi ribuan debitur.
Kemkominfo Imbau Tak Timbulkan Infodemik Bencana Semeru

Kemkominfo Imbau Tak Timbulkan Infodemik Bencana Semeru

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengimbau agar masyarakat tak menimbulkan infodemik terkait bencana guguran Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.
Selengkapnya
Viral
Jadwal Hari Ini
Jam
Jadwal Acara
Kabar Utama
03:30 - 04:00
Sidik Jari
04:00 - 04:30
Assalamualaikum Nusantara
04:30 - 06:00
Kabar Pagi
06:00 - 06:30
Kabar Arena Pagi
06:30 - 08:00
Apa Kabar Indonesia Pagi
Selengkapnya