Ray Rangkuti: Tak Hanya Reposisi, Tapi Perlu Reformasi Polri

Jakarta, tvOnenews.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menegaskan aneh jika publik mengaku puas dengan kinerja aparat penegak hukum khususnya Polri dan KPK.

Pasalnya, kata Ray, fakta di lapangan kinerja Polri dan KPK sangat buruk menyusul muncul berbagai kasus yang melibatkan polisi, mulia dari kasus pemerasan tersangka, penembakan polisi dengan polisi atau warga sipil, polisi menganiaya warga, dan aktivis, dugaan polisi jadi alat politik dan dugaan melindungi kepentingan pengusaha. 

"Karena bertolak belakang dengan realitas di lapangan. Sebab, pada realitasnya kedua lembaga tersebut (Polri dan KPK), kinerjanya sangat buruk," ujar Ray saat menjadi narasumber di acara launching hasil survei Civil Society for Police Watch soal 'Pandangan Publik Terhadap Wacana Reposisi Polri' di Hotel Ibis Budget Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (9/2/2025).

Menurut Ray, Polri tidak saja dilakukan reposisi, melainkan reformasi terhadap institusi Polri. Pasalnya, reformasi Polri merupakan langkah perbaikan terhadap kultur dan institusi pada kelembagaan kepolisian. 

"Perbaikan terhadap Polri pada dasarnya adalah kebutuhan mendesak, karena pada hari ini penegakan hukumnya buruk, pemberantasan korupsinya buruk, perlindungan terhadap hak asasi manusia juga buruk. Maka dari itu, perlu melakukan perubahan, reformasi atau reposisi terhadap Polri," imbuh Ray.

Jika ditelisik lebih lanjut, jelas Ray, problem utama kita sebagai bangsa yakni budaya atau culture, termasuk budaya kepolisian. Menurut dia, hal tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah. Dia menilai budaya dan mentalitas tersebut yang kemudian melahirkan Polri yang koruptif.

“Apa yang kita dapatkan dari Polri di bawah Presiden yakni 10 tahun, semisal era Jokowi? Yang kita rasakan yakni polisi akan menjadi alat kekuasaan, menjadi alat politik atau terlibat dalam politik praktis seperti parcok (partai cokelat) dalam pemilu,” pungkas Ray.