Akademisi: Reposisi Polri Perlu Dilakukan dengan Tujuan Utama Cegah Jadi Alat

Jakarta, tvOnenews.com - Akademis Ilmu Politik Universitas Nasional, Firdaus Syam menilai kondisi dan kinerja Polri saat ini sedang tidak baik-baik saja dan jauh dari kepercayaan publik. 

Menurut Firdaus, berbagai peristiwa yang melibatkan anggota Polri seperti kasus pemerasan tersangka atau terdakwa, penembakan sesama anggota polisi atau terhadap warga sipil, kasus narkoba dan kasus-kasus lain merupakan puncak gunung es dari banyaknya persoalan di institusi Polri.

"Problem utama di institusi Polri yakni budaya, mentalitas atau hipokrit. Kenapa budaya dan mentalitas Polri ini penting untuk kita soroti yakni dugaan kasus narkoba, penembakan, pemerasan dan sejenisnya," ujar Firdaus saat menjadi narasumber di rilis hasil survei Civil Society for Police Watch soal 'Pandangan Publik Terhadap Wacana Reposisi Polri' di Hotel Ibis Budget Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (9/2/2025).

Firdaus mengatakan, dirinya setuju-setuju saja jika dilakukan reposisi Polri yang saat ini berada langsung di bawah presiden, entah nanti menempatkan Polri di bawah kementerian atau lembaga. Hanya saja, kata dia, sebelum dilakukan reposisi, perlu melakukan reformasi total di internal tubuh Polri, khusus pembenahan soal budaya, perilaku dan pendidikan di tubuh Polri.

"Terhadap reposisi saya setuju. Akan tetapi reposisi Polri harus dilalui dengan beberapa tahapan seperti pembenahan budaya, perilaku, pendidikan, atau sistem dalam melakukan perbaikan dan pembenahan terhadap institusi Polri," tandas Firdaus.

Menurut Firdaus, fakta hari ini, polisi sudah seperti militer. Padahal, kata dia, polisi itu tugasnya mengayomi, melayani dan menjaga ketertiban masyarakat. Belum lagi, tambahnya, dugaan keterlibatan polisi dalam politik praktis serta dugaan kriminalisasi yang membuat warga takut menyampaikan aspirasi.

"Reposisi Polri sangat bisa, akan tetapi pertanyaan selanjutnya yakni siapa yang berwenang dalam melakukan reposisi Polri? Yang bisa melakukan reposisi terhadap institusi Polri yakni dapat dilakukan atas kemauan politik Presiden," tutur dia.