Laporan Pengelolaan Keuangan Pemprov Riau Diadukan ke KPK

Jakarta, tvOnenews.com — Advokat Bobson Samsir Simbolon SH melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Laporan disampaikan langsung ke bagian Pengaduan Masyarakat KPK, Jumat (13/6/2025) pagi.

Laporan itu disampaikan langsung melalui Surat Law Firm Bellator dengan nomor 21/Peng.Pid/KL/LFB/M/VI/2025. Dalam laporannya, Bobson menyoroti sejumlah persoalan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang dinilainya bertentangan dengan berbagai regulasi keuangan negara.

“Dugaan penyimpangan ini kami dasarkan pada temuan resmi Badan Pemeriksa Keuangan dan sejumlah regulasi yang berlaku,” ujar Bobson kepada sejumlah media, di Jakarta, Jumat, 13 Juni 2025.

Bobson, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Forum Penyuluh Antikorupsi Provinsi Riau (berdasarkan SK Gubernur Riau No. Kpts.84/I/2025), menyebut terdapat potensi kerugian daerah yang sangat besar.

Dalam dokumen laporan yang diterima media siber ini, Bobson memaparkan bahwa Pemerintah Provinsi Riau menyusun anggaran pendapatan secara tidak realistis dan tidak terukur. 

Hal ini, menurutnya, menyebabkan tidak tercapainya target pendapatan dan berdampak pada kegagalan penyelesaian kewajiban jangka pendek, seperti hutang belanja tahun sebelumnya dan dana PFK.