Kritik PDIP ke Jokowi Untuk Kepentingan Pilpres 2024

Jakarta - PDI Perjuangan kembali melontarkan kritik pedas mengenai buruknya kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menangani Pandemi Covid-19. Analis politik Adi Prayitno menilai, kritik yang disampaikan secara terbuka oleh sejumlah elite PDIP adalah manuver untuk kepentingan Pilpres 2024.

"Ini yang saya sebut sebagai suatu kerja politik yang sebenarnya didesain secara sistematis. Ada baliho yang secara masif di mana-mana. Puan banyak bicara tentang berbagai isu, di situlah Puan akan dilihat oleh publik sebagai orang yang layak untuk diperhitungkan untuk tanding di 2024. Tentu ini semua ada kaitannya dengan pilpres 2024," kata analis politik Adi Prayitno, dalam Program Apa Kabar Indonesia Pagi (AKIP) tvOne, Sabtu (7/8).

Kritikan tajam para pemimpin PDIP, lanjut Adi, tak ayal memunculkan banyak pertanyaan. Pasalnya, Presiden Jokowi merupakan salah satu kader PDIP, yang terpilih menjadi pemimpin negara.

"Kalau ingin menegur anak, tentu tidak perlu pakai 'loud speaker' dong, tidak perlu pakai pengeras suara dan mengundang wartawan. Bila ada kesalahan dari Pak Jokowi bisa dipanggil, ngobrol baik-baik tidak perlu dipreteli dan ditelanjangi," imbuhnya.

Menurut Adi, PDIP seolah ingin menunjukkan kepada publik bahwa dosa pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 tidak ada hubungannya dengan partai. Sikap ini tak lain ditunjukkan, untuk mengamankan elektabilitas PDIP dalam pemilu mendatang.

"Itu yang sebenarnya secara perlahan ingin dilepaskan PDIP, bahwa dosa politik pemerintah saat ini terutama dalam penanganan pandemi tidak mau dipikul sendiri bebannya oleh PDIP. Makanya muncul kritik dari Masinton, Effendi Simbolon, bahkan Ketua DPR Puan Maharani. Ini kenapa dilakukan? Supaya publik melihat bahwa semua yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi saat ini tidak totally di-back up oleh PDIP tapi ada partai lain. Bahwa soal penanganan pandemi, PDIP tidak setuju, partai lain yang setuju, apalagi koordinator-koordinatornya bukan dari PDIP," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyatakan, seorang kepala negara harus memegang komando saat keadaan darurat. Mega menegaskan, menjadi kelemahan di lapangan ketika terjadi situasi darurat, tetapi tidak jelas siapa yang memimpin penanganannya.