Utang Whoosh Peninggalan Jokowi di Pundak Prabowo, Plus Ambisi Kereta Cepat sampai Banyuwangi: Duitnya dari Koruptor?

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Prabowo Subianto akhirnya pasang badan dan siap menanggung beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) alias Whoosh peninggalan era Joko Widodo (Jokowi).

Selaku presiden, Prabowo menegaskan akan bertanggung jawab untuk Whoosh dan yakin bahwa persoalan yang tengah menjadi sorotan publik itu bisa dia atasi.

Menurutnya, semua sarana dan teknologi yang dihadirkan untuk kepentingan bersama adalah tanggung jawab pemerintah. Hal itu disampaikan Prabowo saat peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).

"Jadi, saya sekarang tanggung jawab Whoosh. Whoosh itu, semua pabrik transportasi di seluruh dunia, jangan dihitung untung rugi, hitung manfaat nggak untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu, ini namanya public service obligation," katanya.

Seolah ingin meredam polemik mengenai Whoosh, Prabowo juga meminta masyarakat tidak usah ribut-ribut.

Pernyataan itu sekaligus menjadi penegasan bahwa pemerintah punya strategi untuk menembus Rp116 triliun beban utang Whoosh.

"Nggak usah khawatir! Apa itu ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah, saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya, Indonesia bukan negara sembarangan, kita hitung enggak masalah itu," ujar Prabowo dengan nada tinggi.

Duitnya dari Mana?

Diketahui bahwa beban yang harus ditanggung negara untuk mencicil utang proyek Whoosh sebesar Rp1,2 triliun per tahun.

Namun demikian, Presiden yang juga Ketum Partai Gerindra itu kembali menegaskan bahwa angka tersebut bukanlah masalah.

“Pokoknya nggak ada masalah, karena itu kita bayar. Mungkin Rp1,2 triliun per tahun,” ujar Prabowo.

Sebagai Kepala Negara, Prabowo menegaskan proyek Whoosh yang diributkan saat ini sejatinya bukan hanya soal beban fiskal.

Meski ada bayang-bayang dugaan korupsi dalam eksekusi proyek tersebut, tetapi kata Prabowo, tetap ada manfaat ekonomi dan lingkungan yang menurutnya tak boleh diabaikan.

Misalnya saja adalah soal penghematan emisi, pengurangan kepadatan jalan raya, hingga efisiensi waktu perjalanan sebagai alasan proyek itu tetap layak.

“Manfaatnya, mengurangi macet, mengurangi polusi, mempercepat perjalanan, ini semua harus dihitung,” ucapnya.