Jawab Kekhawatiran Masyarakat soal TNI Masuk ke Ranah Sipil, Kapuspen: Saya Yakinkan Tidak

Jakarta, tvOnenews.com - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas buka suara mengenai kekhawatiran masyarakat soal TNI yang masuk ke ranah sipil, termasuk soal pemberantasan begal hingga pembangunan di daerah.

Brigjen Nas meyakinkan bahwa TNI tidak masuk ke ranah sipil. Kegiatan yang dilakukan selama ini ada dasar undang-undangnya dan MoUnya.

“Fenomena yang berkembang saat ini juga banyak yang bertanya ke saya, yang dikhawatirkan orang adalah TNI masuk ke ranah sipil. Benar nggak sih? TNI masuk ke ranah sipil?. Saya yakinkan tidak,” kata Nas, di Mabes TNI, Selasa (9/6/2026).

Lebih lanjut Nas menegaskan bahwa kegiatan yang dilakukan bersama dengan pemerintah, bersama kementerian/lembaga, dasarnya Undang-Undang dan itu ada MoU-nya. 

“Jadi tidak ada yang salah. Selama itu sesuai dengan Undang-Undang, selama ada dasarnya, kita laksanakan. Narasi tersebut menyebutkan menciptakan demokrasi berwatak militer atau dwifungsi ABRI, dwifungsi TNI, dan dianggap sebagai ancaman. Saya sendiri tidak pernah merasa mengancam. Kita TNI tidak pernah mengancam itu,” ungkapnya.

Sementara itu, Nas menerangkan, pihaknya melaksanakan itu atas arahan dari pimpinan yang tentunya memiliki pertimbangkan mengapa TNI perlu dilibatkan. 

Baca Juga

Viral Tiang dan Lantai SDN Wolomoni Dibongkar Demi Kopdes Merah Putih, Kapuspen Ungkap Faktanya

“Beberapa contoh yang kita lihat dalam program pemerintah saat ini, ada Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Kita di situ ngapain? Kita mendampingi. TNI mendampingi kejaksaan, bekerja sama. Hasilnya apa? Mengembalikan harta kekayaan negara sekitar Rp 371 triliun masuk ke kas negara,” ungkap Nas.

“Lalu ketahanan pangan. Ngapain sih TNI di sana? Kita mendampingi, Pak. Beberapa waktu lalu Pak Mentan menyampaikan kenapa kok Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang turun. Mereka mendampingi PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan), PPL dari kementerian kurang. Setelah semua bisa, baru dikembalikan kepada Kementerian Pertanian. Jadi bukan kita yang mengambil alih Kementerian Pertanian, bukan. Itu ada MoU-nya,” sambungnya.

Hal ini juga termasuk penanggulangan bencana. Secara struktur organisasi merupakan tugas BNPB. Tetapi Nas menjelaskan bahwa TNI tidak bisa diam saat terjadi bencana.

“Yang dibutuhkan bukanlah debat ideologis dengan masyarakat. Yang dibutuhkan mereka apa? Mereka butuh bantuan, butuh obat-obatan, butuh penanganan, dan lain-lain. Apakah kami TNI menunggu perintah untuk turun? Tidak. Kami tidak akan membiarkan rakyat kami susah. Selain perintah, selain itulah tanggung jawab kita, naluri kemanusiaan dikedepankan,” jelasnya.