Jawab Kekhawatiran Masyarakat soal TNI Masuk ke Ranah Sipil, Kapuspen: Saya Yakinkan Tidak

Jakarta, tvOnenews.com - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas buka suara mengenai kekhawatiran masyarakat soal TNI yang masuk ke ranah sipil, termasuk soal pemberantasan begal hingga pembangunan di daerah.

Brigjen Nas meyakinkan bahwa TNI tidak masuk ke ranah sipil. Kegiatan yang dilakukan selama ini ada dasar undang-undangnya dan MoUnya.

“Fenomena yang berkembang saat ini juga banyak yang bertanya ke saya, yang dikhawatirkan orang adalah TNI masuk ke ranah sipil. Benar nggak sih? TNI masuk ke ranah sipil?. Saya yakinkan tidak,” kata Nas, di Mabes TNI, Selasa (9/6/2026).

Lebih lanjut Nas menegaskan bahwa kegiatan yang dilakukan bersama dengan pemerintah, bersama kementerian/lembaga, dasarnya Undang-Undang dan itu ada MoU-nya. 

“Jadi tidak ada yang salah. Selama itu sesuai dengan Undang-Undang, selama ada dasarnya, kita laksanakan. Narasi tersebut menyebutkan menciptakan demokrasi berwatak militer atau dwifungsi ABRI, dwifungsi TNI, dan dianggap sebagai ancaman. Saya sendiri tidak pernah merasa mengancam. Kita TNI tidak pernah mengancam itu,” ungkapnya.

Sementara itu, Nas menerangkan, pihaknya melaksanakan itu atas arahan dari pimpinan yang tentunya memiliki pertimbangkan mengapa TNI perlu dilibatkan. 

Baca Juga

Viral Tiang dan Lantai SDN Wolomoni Dibongkar Demi Kopdes Merah Putih, Kapuspen Ungkap Faktanya

“Beberapa contoh yang kita lihat dalam program pemerintah saat ini, ada Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Kita di situ ngapain? Kita mendampingi. TNI mendampingi kejaksaan, bekerja sama. Hasilnya apa? Mengembalikan harta kekayaan negara sekitar Rp 371 triliun masuk ke kas negara,” ungkap Nas.

“Lalu ketahanan pangan. Ngapain sih TNI di sana? Kita mendampingi, Pak. Beberapa waktu lalu Pak Mentan menyampaikan kenapa kok Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang turun. Mereka mendampingi PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan), PPL dari kementerian kurang. Setelah semua bisa, baru dikembalikan kepada Kementerian Pertanian. Jadi bukan kita yang mengambil alih Kementerian Pertanian, bukan. Itu ada MoU-nya,” sambungnya.

Hal ini juga termasuk penanggulangan bencana. Secara struktur organisasi merupakan tugas BNPB. Tetapi Nas menjelaskan bahwa TNI tidak bisa diam saat terjadi bencana.

“Yang dibutuhkan bukanlah debat ideologis dengan masyarakat. Yang dibutuhkan mereka apa? Mereka butuh bantuan, butuh obat-obatan, butuh penanganan, dan lain-lain. Apakah kami TNI menunggu perintah untuk turun? Tidak. Kami tidak akan membiarkan rakyat kami susah. Selain perintah, selain itulah tanggung jawab kita, naluri kemanusiaan dikedepankan,” jelasnya.

Kemudian juga berkaitan dengan pembangunan jalan, pembuatan jembatan, leading sektornya yakni Angkatan Darat. 

“Bapak KSAD dengan program jembatan gantung merah putih. Terus apa pembangunan jembatan mengancam keamanan masyarakat? Tidak dong. Pasti yang dapat adalah keuntungan semua. TMMD, tentara manunggal air, itu kan manfaat semua. Ngapain tentara bikin jembatan, ngapain ngurus irigasi, ngurus sumur? Dan lain-lain. Ini kan pertanyaan yang terkadang bikin kita bingung. Yang jelas kita berbuat untuk masyarakat,” jelas Nas.

Termasuk saat ini yang tengah ramai menjadi perbincangan masyarakat mengenai TNI turun tangan menangani begal, Nas menegaskan bahwa yang dikedepankan pihaknya adalah kebutuhan masyarakat.

“Yang ramai lagi sekarang TNI tangani begal, saya sempat diskusi dengan beberapa pengamat yang mendukung, saya tanya kenapa ada yang kontra. yang dikedepankan adalah kebutuhan masyarakat. Masyarakat depan mata ada begal, saya TNI tidak boleh tangani begal, saya biarkan, saya kena lebih berat pasal pembiaran,” tegas Nas.

“Kalau pemerintah menerapkan seperti itu ada dasarnya, apa? Permintaan dari kepolisian namanya operasi perbantuan. apakah mungkin mereka yang protes ini tidak pernah menjadi korban, mungkin. begitu protes, besok anaknya jadi begal, ada di situ kita bantu, kita bantu, protes salah lagi ada TNI percuma saja begal dibiarkan,” sebut Nas.

Maka dari itu, Nas menerangkan, apa yang dikerjakan oleh TNI di daerah basis dan operasi tidak lepas dari sistem pertahanan. Sistem pertahanan Indonesia adalah sistem pertahanan keamanan semesta, artinya seluruh yang ada di Indonesia adalah sistem pertahanan yang dibagi dalam komponen utama, cadangan, dan pendukung

“Saya mengimbau kepada masyarakat, jangan buru-buru menyebut kehadiran kami di ranah sipil sebagai program militerisme. Yang jelas adalah tujuannya, dasar hukumnya ada atau tidak. yang paling utama dampak ke masyarakatnya apa. Yang pasti apapun penilaian terhadap kami, kaki adalah aparat negara yang disiapkan dari awal untuk menegakkan jati diri kami. Kami berpegang teguh kepada sapta marga, sumpah prajurit, delapan laju TNI,” jelasnya. (Ars/rpi)