Pemekaran Provinsi Papua, Puan maharani Pastikan Jaminan Hak Masyarakat Asli

Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menjelaskan soal penjaminan hak-hak masyarakat asli Papua setelah provinsi tersebut mengalami pemekaran.

Menurut Puan, undang-undang pemekaran Provinsi Papua ini sudah dilakukan secara efektivitas sesuai dengan mekanisme yang ada.

"Tadi sudah dilaporkan oleh Komisi II bagaimana kemudian mekanisme tahapan-tahapan dalam melaksanakan sampai akhirmya kemudian undang-undang ini hari ini bisa disahkan," katanya kepada wartawan di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (30/6/2022).

Ia menegaskan bahwa DPR akan melakukan pengawasan dalam pelaksanaannya ketika di lapangan. Dengan adanya undang-undang tersebut, diharapkan dapat menjamin pemerataan ekonomi, sosial, dan pembangunan.

"Keinginannya dan tentu saja cita-cita dari kita semua adalah bisa bermanfaat buat rakyat Papua," ungkapnya.