Rapat RKUHP Ditunda, Fraksi NasDem Harap DPR dan Pemerintah Setujui Saran dari Masyarakat

Jakarta - Rapat pembahasan draft Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang dijadwalkan pada 21-22 November 2022 di Komisi III DPR ditunda.

Anggota Komisi III DPR Taufik Basari alias Tobas berharap penundaan ini bisa menjadi kesempatan untuk mengkaji kembali berbagai masukan yang disampaikan oleh DPR dan masyarakat.
Politikus dari fraksi Partai NasDem ini juga berharap berbagai masukan baik dari fraksinya maupun masyarakat sipil dapat diakomodir dalam draft RKUHP.

Masukan tersebut juga diharapkan dapat disetujui oleh mayoritas fraksi di DPR dan pemerintah.

"Karena itu fraksi NasDem terus melakukan lobby dan meyakinkan fraksi lainnya dan tim pemerintah agar dapat menyempurnakan RKUHP," jelas Tobas saat dihubungi, Minggu (20/11/2022).

Lebih lanjut, pihaknya menghormati terkait penundaan rapat itu. Menurut dia, pembahasan dan perbaikan soal RKUHP masih bersifat dinamis.

"Bagaimanapun proses legislasi merupakan proses politik juga, sehingga harus ada proses pertarungan gagasan dan penghormatan atas keputusan yang nantinya diambil baik secara musyawarah maupun suara terbanyak," ujar dia.

"Fraksi NasDem tentu akan menghormati proses yang berjalan sebagai suatu proses politik dan memberikan persetujuannya," tambah Tobas.