Pengamat Sarankan Jokowi Pilih Panglima TNI yang Dekat dengan Rakyat

Ridwan menegaskan bahwa Panglima TNI yang baru nanti tidak boleh berpolitik praktis. Alasannya, undang-undang melarangnya. 

“TNI harus berada di atas semua golongan, di atas semua partai politik, tidak boleh memihak salah satu partai politik,” katanya. 

Tidak Boleh Asal Pilih 

Ridwan menyampaikan calon Panglima TNI tidak boleh asal pilih. Oleh karena itu, sebagai pemegang hak proregatif, Presiden Jokowi harus mengajukan calon panglima TNI yang mempunyai sense of politik tapi tidak boleh berpolitik praktis. 

Bisa dari Angkatan Darat Lagi 

Selain itu, sosok Panglima TNI yang baru juga bisa dari Angkatan Darat lagi. Sebab, tidak ada aturan tertulis bahwa Panglima TNI harus bergantian atau bergiliran dari masing-masing matra. 

"Pemilihan Panglima TNI adalah hal proregatif presiden," katanya. Ia juga berharap DPR melihat sosok calon Panglima TNI yang dekat dengan rakyat saat uji kelayakan dan kepatutan. Sebab, sejarah TNI tidak bisa dipisahkan dari rakyat itu sendiri. 

“Jika terjadi krisis maka itu TNI perlu hadir membantu rakyat,” katanya.