Sinergi Seluruh Elemen Bangsa Dalam Upaya Memotong Rantai Terorisme

Jakarta - Diberlakukannya UU Nomor 5/2018 tentang Tindak Pidana Terorisme dapat dikatakan sebagai titik di mana pemberantasan terorisme di Indonesia dapat dilakukan secara pre-emptive.

Perlu adanya apresiasi kepada Polri melalui Densus 88 sebagai aktor utama yang memainkan peranannya dengan sangat baik didukung dengan program deradikalisasi milik Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) serta gugus kontraterorisme dan penggalangan di daerah yang juga telah dilaksanakan oleh satuan kepolisian daerah, Badan Intelijen Negara (BIN), maupun TNI melalui Badan Intelijen Strategis TNI serta satuan teritorial di daerah.

Pada perkembangan modern saat ini, ancaman terorisme dapat muncul di mana saja dan bukan hanya daerah-daerah yang lazim menjadi basis kelompok teroris. Contoh dari hal ini yaitu pada 2020 di Banjar Baru, Kalimantan Selatan, yang secara umum bukanlah basis kelompok terorisme di Indonesia namun ditemukan sel di sana.

Permasalahan terorisme bukan hanya merupakan permasalahan pemerintah pusat, namun pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab serupa karena lebih memahami wilayah teritorialnya. Seperti di Sulawesi yang memiliki sejarah panjang terkait Kahar Muzakar dan menjadi basis dari Anshor Daulah Islamiyah maupun Mujahidin Indonesia Timur.

Saat ini di Indonesia terdapat 2 organisasi yang berkembang besar dan perlu untuk diwaspadai. Organisasi pertama adalah Jamaah Ansharut Daulah yang merupakan koalisi nasional terbesar pro ISIS. Selanjutnya kedua terdapat Jamaah Islamiyah yang berafiliasi kepada Al-Qaeda.

Meski berbeda, kedua kelompok itu memiliki visi yang sama, yakni membangun negara khilafah. Namun pada kedua kelompok ini memiliki cara yang unik pada periode saat ini. Pada JI yang dulu apolitik sekarang sudah masuk kepada ranah politik.

Pada poin ini perlu sangat diwaspadai karena pergerakan mereka sekarang pada tahap persiapan menunggu momen yang tepat terutama bila merujuk kepada situasi di Afghanistan di mana Taliban dapat menguasai pemerintahan sehingga dikhawatirkan dijadikan semangat baru milisi JI.