Wacana Penundaan Pemilu 2024 Tak Miliki Urgensi Yang Jelas

Banyumas, Jawa Tengah - Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Ahmad Sabiq menilai wacana penundaan Pemilu 2024 tidak memiliki urgensi yang jelas.

"Urgensinya apa (kalau) diundur, yang namanya pemilu itu dilakukan secara berkala. Itu kan mekanisme seleksi pejabat publik yang dilakukan secara berkala," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Rabu (12/1/2022).

Ia mengatakan jika pelaksanaan Pemilu 2024 diundur, mekanismenya akan hilang dan tidak ada alasan yang bisa dibenarkan untuk melakukan penundaan kecuali dalam kondisi darurat seperti saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 karena adanya pandemi COVID-19.

Dalam hal ini, kata dia, pelaksanaan Pilkada 2020 yang sempat diundur dengan alasan keamanan jiwa karena COVID-19.

"Itu (alasan penundaan Pilkada 2020, red.) hal yang bisa diterima secara rasional," kata dosen pengampu mata kuliah Teori Partai Politik dan Sistem Pemilu itu.

Menurut dia, pernyataan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil terkait dengan keinginan dunia usaha agar Pemilu 2024 ditunda diundur karena situasi dunia usaha mulai bangkit kembali setelah terpuruk akibat pandemi COVID-19 dalam dua tahun terakhir, bukanlah alasan yang fundamental atau mendasar.

Ia mengatakan jika Pemilu 2024 tetap dilaksanakan sesuai dengan waktunya justru dapat menjadikan ruang yang segar pula bagi keberlangsungan kegiatan ekonomi.