Jakarta - Menteri Sosial Juliari Peter Batubara telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos) untuk warga yang terdampak pandemi covid-19. Tak tanggung-tanggung, Mensos diduga menerima fee Rp 10.000 per paket sembako.
Kasus korupsi pengadaan bansos juga berdampak pada isi paket sembako yang diterima warga. Pasalnya, barang-barang yang diterima di setiap paket sembako dinilai berkurang dan tidak layak. “September, Oktober dan November mulai susut isinya," ungkap Lisyani Abas warga penerima bansos.
Menurut Lisyani, Bansos diterima setiap bulan sekali. Pada bulan pertama, Lisyani menerima sejumlah barang barang bantuan dalam satu paket seperti beras, mie instan, minyak, makanan kemasan. Namun pada tiga bulan terakhir isi paket bansos mulai berkurang isinya.
Komisi Pemberantasan Korupsi telah mendeteksi adanya indikasi kasus korupsi pengadaan Bantuan sosial (bansos) covid-19 sejak bulan Agustus 2020. Informasi soal dugaan korupsi juga berasal dari sejumlah masyarakat penerima bansos.
Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron memaparkan hal tersebut dalam program acara Indonesia Lawyear Club (ILC) tvOne Selasa 8 Desember 2020. "Kami sudah melakukan langkah prefentif untuk mencegah kasus korupsi dalam pengadaan bansos.
Sebelumnya KPK telah menetapkan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara sebagai tersangka penerima suap pengadaan bansos untuk warga terdampak pandemi covid-19. Menurut Nurul, pihaknya telah menerima laporan dari masyarakat atas indikasi kasus korupsi yang melibatkan mensos.
Menurut Ketua KPK, Firli Bahuri dalam konferensi pers, dari pengadaan bansos penanganan covid-19 dua periode, Mensos diduga mendapatkan Rp17 miliar.
"Diduga diterima fee Rp 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh MJS kepada JPB melalui AW dengan nilai sekitar Rp 8,2 miliar," terang Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, Minggu (6/12/2020) dini hari, saat memimpin konferensi pers.
Juliari Batubara juga kembali menerima fee sekitar Rp 8,8 miliar dari pelaksanaan bansos sembako periode kedua. (NER)
Lihat juga : Soroti Kasus Covid, Epidemiolog: Pejabat Publik Paling Berisiko Karena Mereka Bertemu Banyak Orang
