Yogyakarta - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga hartarto menegaskan sejumlah daerah zona merah COVID-19 diminta memperketat pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( Ppkm) Mikro.
Hal tersebut menanggapi wacana total lockdown yang akan diterapkan sejumlah daerah zona merah COVID-19.
Dalam kunjungannya ke Rumah Kreatif BUMN BRI di Sagan, Kemantren Gondokusuman, Yogyakarta pada sabtu (19/6) Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi wacana lockdown total di sejumlah daerah yang berstatus zona merah COVID-19.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan saat ini Pemerintah pusat fokus dan terus berkoordinasi dengan Pemerintah daerah dalam Ppkm mikro demi menjaga aspek perekonomian masyarakat tetap berjalan.
“Sekarang kan sudah ada PPKM. Jadi jika di daerah zona merah itu PPKM itu per wilayah. Jadi wilayahnya harus dijaga,” tutur Airlangga.
Airlangga menambahkan, peraturan PPKM sudah mengatur dengan sangat jelas. Daerah yang sedang memberlakukan PPKM harus memberlakukan work from home untuk 75 persen total karyawan. Begitu juga dengan ibadah, hanya boleh 50 persen bahkan diimbau untuk beribadah di rumah.
Begitu pun bagi daerah yang sudah menerapkan sekolah tatap muka. Jika daerahnya terkena peraturan PPKM, maka sekolah akan kembali daring selama PPKM diberlakukan.
Termasuk pengetatan di tempat-tempat wisata, kafe, dan juga pusat perbelanjaan yang hanya boleh menerima pengunjung maksimal 50 persen dari total pengunjung.
Bahkan menurut Airlangga, kafe dan restoran didorong untuk hanya memberlakukan take away atau pun delivery, dan pukul 21.00 WIB sudah harus tutup.
Sebelumnya ramai diberitakan wacana lockdown total yang akan diberlakukan di berbagai daerah, salah satunya adalah Yogyakarta.
Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X mempertimbangkan opsi lockdown di tengah meroketnya angka kasus COVID-19 di Yogyakarta. Menurut Sri Sultan, opsi lockdown dapat dipertimbangkan jika tidak ada cara lain untuk menghentikan pennularan COVID-19 yang semakin mengganas.
Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Joko Murdiyanto pun menanggapi baik dan mendukung penuh wacana lockdown Sri Sultan. Menurutnya, Pemerintah perlu mempertimbangakan kemampuan para tenaga kesehatan yang tidak hanya aktif merawat pasien COVID-19 tapi juga melakukan percepatan vaksinasi.
Selain Yogyakarta, Pemerintah pusat pun mewacanakan lockdown seluruh kementerian. Bahkan pemerintah pun menghentikan sementara uji coba pembelajaran tatap muka yang seharusnya sudah berjalan pada tahap dua. (awy)