Yangon, Mnyanmar – Pengunjuk rasa menggelar protes di depan kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di kota Yangon, Myanmar.
Massa menuding Indonesia mendukung pemilu ulang yang diserukan militer Myanmar setelah melakukan kudeta. Sejumlah petugas kepolisian berjaga di sekitar lokasi unjuk rasa.
Diketahui, pemilu ulang menjadi bagian kunci rencana militer Myanmar menyusul aksi kudeta terhadap pemerintah terpilih.
Pihak militer Myanmar menyatakan pemilu November tahun lalu diwarnai dengan kecurangan meski tidak memberikan bukti yang mendukung tuduhan mereka.
Menyikapi unjuk rasa tersebut, Kementerian Luar Negeri RI membantah pemberitaan yang menyebut bahwa Indonesia mendukung rencana militer Myanmar untuk menyelenggarakan pemilihan umum baru, setelah kudeta terhadap pemerintahan sipil negara itu pada 1 Februari lalu.
“Saya membantah adanya plan of action (rencana aksi—red). Itu sama sekali bukanlah posisi Indonesia,” kata Juru Bicara Kemlu RI Teuku Faizasyah, merujuk pada rencana aksi pemilu baru yang diberitakan Reuters tengah didorong oleh Indonesia untuk disetujui oleh negara-negara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).
Sebelumnya, Reuters pada Senin (21/2) merilis berita bahwa Indonesia ikut mendorong pemilu di Myanmar menyusul kudeta yang terjadi di negara itu.
Sebaliknya, Faizasyah menegaskan, Menlu RI Retno Marsudi sedang berupaya melakukan konsultasi dan mengumpulkan pandangan dari negara-negara ASEAN, sebelum pelaksanaan pertemuan khusus para menlu ASEAN untuk membahas krisis politik di Myanmar.
Pertemuan tersebut telah diamanatkan oleh Presiden RI Joko Widodo usai bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin di Jakarta, awal Februari lalu.
Untuk itu, dalam sepekan terakhir Menlu RI telah berkunjung ke Brunei Darussalam dan Singapura, dan akan dilanjutkan ke Thailand dalam waktu dekat guna berkonsultasi tentang peran ASEAN untuk membantu penyelesaian krisis politik Myanmar.
“Yang ingin kita garisbawahi adalah bagaimana kita menemukan satu solusi damai di Myanmar yang bersifat satu proses politik demokrasi yang inklusif, yang melibatkan semua pihak,” kata Faizasyah menegaskan.
Terkait unjuk rasa di depan KBRI Yangon, Faizasyah menjelaskan bahwa sejauh ini aksi tersebut berlangsung damai dan tanpa kekerasan. Namun, ia mengakui bahwa dalam beberapa waktu terakhir, situasi di Myanmar menjadi tidak stabil karena aksi demonstrasi yang terus berlangsung dari hari ke hari.
“Ini adalah realitas yang sedang dikelola oleh kedubes kita di Myanmar untuk memastikan bahwa masyarakat Indonesia yang ada di Myanmar tetap terlindungi,” ujar Faizasyah. (ito)
(Lihat Juga: Ribuan warga Myanmar tolak kudeta dan minta bebaskan Aung San Suu Kyi)
