Jakarta – Bencana akibat siklon tropis Seroja di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) merenggut korban jiwa sebanyak 86 orang. Sementara itu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus melakukan evakuasi dan mendistribusikan bantuan kepada korban bencana.
Berdasarkan data dari Kementerian Sosial, korban meninggal dunia akibat banjir bandang dan longsor yang terjadi di NTT dan NTB mencapai 86 jiwa dan puluhan lainnya masih dalam pencaharian hingga Senin (5/4) malam.
"Di Bima ada dua orang meninggal dan kami telah memberi bantuan sehingga total menjadi 86 jiwa," kata Mensos Tri Rismaharini, di Jakarta.
Risma juga mengatakan jumlah itu akan terus bergerak mengingat hingga saat ini tim gabungan baik BNPB, TNI, Polri, dan Pemda setempat masih melakukan upaya pencaharian.
Sementara itu, Kepala BNPB Doni Monardo mengatakan pemerintah mendatangkan dokter ke NTT dan NTB untuk mendukung penanganan korban bencana akibat siklon tropis Seroja di kedua wilayah provinsi tersebut.
"Untuk fasilitas kesehatan, di hampir semua tempat tersedia fasilitas kesehatan meski tenaga dokter terbatas. Kementerian Kesehatan sudah berkoordinasi untuk mendatangkan dokter dari beberapa provinsi termasuk Sulawesi Selatan dan Jawa Timur," katanya dalam penyampaian keterangan pers virtual.
Dia menjelaskan bahwa stok obat-obatan dan alat kesehatan di NTT dan NTB masih cukup untuk melayani korban bencana, kecuali alat kesehatan untuk menangani pasien patah tulang. Pemerintah berupaya mendatangkan alat kesehatan untuk menangani pasien patah tulang dari Jakarta, Surabaya, dan Makassar ke daerah terdampak bencana yang membutuhkan.
Selain itu, tim gabungan dari Kementerian Sosial, TNI, dan Polri sudah membangun dapur umum di daerah terdampak bencana dan BNPB menyiagakan empat helikopter untuk menyalurkan bantuan ke daerah terdampak bencana.
Doni mengatakan bahwa pemerintah akan membantu perbaikan rumah warga yang rusak akibat bencana. Jumlah rumah warga yang rusak akibat sapuan siklon tropis Seroja di NTT dan NTB mendekati 500 unit menurut data pemerintah.
Pemerintah mengalokasikan bantuan dana Rp50 juta untuk perbaikan setiap rumah yang rusak berat, Rp25 juta untuk perbaikan setiap rumah yang rusak sedang, dan Rp10 juta untuk perbaikan setiap rumah yang rusak ringan akibat bencana.
Meski mengalami banyak kerusakan, namun pemerintah belum perlu menetapkan status banjir bandang yang terjadi di NTT sebagai bencana nasional. Doni mengatakan status bencana nasional baru akan ditetapkan manakala kegiatan pemerintahan daerah lumpuh total.
"Status darurat bencana nasional manakala pemerintah daerah lumpuh sehingga pusat harus mengambil alih. Sejauh ini kegiatan pemerintahan masih berjalan," kata Doni.
Saat ini, kata dia, seluruh pemerintah daerah baik kota/kabupaten maupun provinsi masih bisa menangani bencana tersebut. "Tidak ada satupun pemerintah daerah yang lumpuh. Pengungsi masih dalam batas kemampuan daerah untuk melakukan penanggulangan bencana. Kami tidak perlu usulan bencana nasional," kata dia.
Kendati demikian, pemerintah pusat melalui BNPB, Kementerian Sosial, hingga BMKG akan memberikan dukungan sejak status tanggap darurat hingga masa pemulihan. "Adapun pemerintah pusat akan optimal memberikan dukungan kepada daerah, status bencana nasional tak perlu diberlakukan," katanya. (ito/ant)
(Lihat Juga: Puluhan orang tewas dan ribuan orang mengungsi akbat banjir bandang di NTT)
