Duh, Pelantikan Puluhan Kades Dipungli, Kejaksaan Negeri Gresik Siap Tangani

Gresik, Jawa Timur - Kasus dugaan adanya praktik pungutan liar (pungli) untuk pengadaan atribut dan dokumentasi pelantikan kepala desa (Kades) terpilih yang digelar serentak beberapa waktu lalu di kantor Bupati Gresik, kini kasusnya mulai bergulir di Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik, Sabtu (14/5/2022).

Pasalnya praktik penarikan uang dari kantong para kepala desa itu tidak resmi (ilegal) karena tidak disertai nota atau kwitansi kepada 47 desa yang juga akan kembali di hearing wakil rakyat pada Selasa (17/5/2022) nanti di DPRD Gresik. 

Penarikan uang diduga pungli sebesar Rp 900 ribu per kepala desa itu dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Gresik.

Terkuaknya dugaan pungli setelah DPRD Gresik melalui Komisi I mengakomodasi keluhan para kepala desa, kemudian dikroscek ternyata benar tarikan itu di luar APBD Gresik. Padahal anggaran pelantikan yang ada telah menyentuh angka ratusan juta. Kini tagline Pilkades Sukses tanpa Ekses pun tercoreng.

Adanya tarikan sebesar Rp 900 ribu tiap kades itu dengan alasannya untuk mengakomodasi pembelian atribut dan keperluan dokumentasi. Rinciannya barang pangkat PDU Kades sebesar Rp 150 ribu, tanda jabatan PDU sebesar Rp 150 ribu, Korpri Rp 35 ribu, Nametag Rp 25 ribu, cetak fotopdan pigura 16 R penyerahan SK Rp 250 ribu, cetak foto dan pigura Penyematan emblem Rp 250 ribu, compact disk dan lain-lain (cetak stiker nama serta tempatnya) Rp 40 ribu.

Kepala Kejari Gresik Muhammad Hamdan melalui Kasi Intel Deni Niswansyah menegaskan pihaknya bakal mengecek langsung penarikan kepada kades tersebut. Langkah pertama melakukan pengumbulan bahan keterangan (Pulbaket). 

"Kami tindaklanjuti," singkatnya saat di konfirmasi awak media.