Ormas LMP Kecam Penilaian Amnesty Internasional Atas Kondisi HAM di Papua

Jakarta - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Yayasan Amnesti  Internasional Indonesia diharapkan jangan menghembuskan atau menggiring opini publik mengenai buruknya kondisi HAM di Papua. Ormas Laskar Merah Putih (LMP) menilai isu adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang ditudingkan Amnesty Internasional ke pemerintah dalam hal ini TNI dan Polri sangatlah tidak berdasar.

“Pemerintah Indonesia sekarang ini sedang membangun Papua. Jangan persolan konflik kecil dibesar-besarkan seolah ada pelanggaran HAM. Sehingga, kami perintahkan jajaran pengurus untuk melakukan aksi damai menyuarakan dan meluruskan isu pelanggaran HAM itu,” kata Ketua Umum LMP H Arsyad Cannu melalui keterangan persnya, Jumat (18/3/2022).

Arsyad melibatkan 3 markas daerah LMP di DKI, Banten dan Jawa Barat untuk turun menyuarakan aspirasinya lewat demontrasi aksi damai di Jakarta. Aksi itu pun berjalan tertib dan penuh kekeluargaan.

Menurut Arsyad, dalam hal isu HAM, LMP mengeluarkan maklumat yakni meminta pemerintah tegas terhadap separatis KKB atau Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang juga dikenal sebagai Tentara Pertahanan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM).

Sebab sejauh ini aksinya sudah menggunakan cara teror yang bertujuan menghancurkan kedaulatan NKRI.

“Kami juga meminta kepada Kementerian Hukum dan HAM mencabut pengesahan  badan hukum Yayasan Amensty Internasional Indonesia dan membubarkannya. Sebab sudah memainkan isu HAM yang diduga didanai oleh kepentingan asing,” ujar Arsyad.

Bukan itu saja, Arsyad atas nama LMP meminta khusus kepada kementerian luar negeri  untuk melakukan lobi-lobi politik luar negeri khususnya kepada Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan memberikan informasi yang faktual terhadap negara-negara sahabat terkait dengan kondisi Papua.

LMP kata Asrsyad, mendukung TNI-Polri untuk lebih tegas lewat langkah-langkah strategis dalam upaya menangkap aktor-aktor separatis KKB yang dalam pergerakannya  melakukan cara-cara teror terhadap masyarakat Papua.

Konflik Papua ini kata Arsyad harus disikapi serius, dan LMP tegak lurus tetap menjaga kedaulatan NKRI bersama-sama TNI-Polri dan berharap  Presiden RI Joko Widodo yang didukung elemen bangsa lain termasuk LMP  agar konflik Papua tidak melebar.

“Niat kita satu NKRI harga mati. Bersama-sama pemerintah, LMP berada di garda terdepan juga mendukung kebijakan Presiden Jokowi untuk menyelesaikan konflik Papua. Sebab, jangan sampai kasus lepasnya Timor-Timor dalam bingkai NKRI terulang kembali,”  jelas Arsyad. 

Secara terpisah, Amnesty International Indonesia menanggapi aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh ormas LMP di depan kantor mereka. "Kami anggap sebagai ekspresi kebebasan berpendapat," kata Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid.

Amnesty, kata Usman, akan tetap menyuarakan perhatian pada pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Terutama hak-hak orang asli Papua yang semakin diabaikan, dan juga tidak terkecuali kekerasan terhadap warga non-Papua dan aparat keamanan. (ant/ito)