Wapres Minta OJK dan MUI Segera Terbitkan Panduan Ekonomi Syariah Digital

Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk segera menerbitkan peraturan dan panduan yang mendorong pengembangan ekonomi syariah digital.

"OJK harus segera mengeluarkan perangkat peraturan yang mengikuti tren digital tersebut, sehingga dapat menjaga kenyamanan berinvestasi, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat," kata Wapres Ma'ruf Amin saat membuka Ijtima Sanawi Dewan Pengawas Syariah (DPS) se-Indonesia Tahun 2021 di Jakarta, Kamis (2/12/2021).

Wapres juga meminta Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) untuk bertindak cepat dalam memberikan panduan terkait nilai syariah dalam pengembangan ekonomi syariah.

"DSN MUI juga harus cepat memberikan panduan nilai-nilai syariah dalam perkembangan ekonomi digital ini, sehingga kepercayaan dari masyarakat terhadap lembaga keuangan dan bisnis syariah tetap terjaga dengan baik," kata Wapres Ma'ruf Amin yang juga Ketua Dewan Pertimbangan MUI tersebut.

Dukungan dari berbagai kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) serta organisasi kemasyarakatan (ormas) tersebut, lanjut Wapres, sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Hal itu disebabkan era perkembangan teknologi informasi dan digital saat ini memaksa pasar ekonomi untuk menyediakan produk dan layanan terkait ekonomi dan keuangan syariah.

"Digitalisasi ekonomi memaksa pelaku pasar untuk menyediakan produk dan layanan lembaga keuangan dan bisnis syariah yang lebih kompetitif, memudahkan, efektif serta efisien," jelas Wapres Ma'ruf Amin.