Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah mengawali 2025 dengan langkah agresif dalam pembiayaan negara. Hingga akhir Maret 2025, utang baru yang berhasil ditarik pemerintah telah mencapai Rp250 triliun atau setara 40,6 persen dari target tahunan sebesar Rp775,9 triliun.
“Realisasi pembiayaan tetap sesuai yang direncanakan atau on track yaitu mencapai Rp250 triliun atau 40,6 persen dari target APBN 2025 yang sebesar Rp775,9 triliun,” tegas Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam konferensi pers virtual Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Kamis (24/4/2025).
Sri Mulyani menekankan, penarikan utang dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, mempertimbangkan dinamika pasar keuangan serta menjaga keseimbangan antara biaya dan risiko utang.
“Tentu mencermati dinamika pasar keuangan dan termasuk pasar obligasi, serta menjaga keseimbangan antara tingkat biaya dan risiko utang. Pemerintah akan terus mengoptimalkan peranan instrumen APBN sebagai shock absorber dan sekaligus mengakselerasi pencapaian target pembangunan melalui berbagai kebijakan,” lanjutnya.
Di balik penarikan utang yang tinggi, APBN 2025 menunjukkan defisit sebesar Rp104,2 triliun atau 0,43 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun angka tersebut baru 16,9 persen dari target defisit sepanjang tahun, memberi ruang manuver fiskal yang relatif aman bagi pemerintah.
Yang menarik, meski mengalami defisit, keseimbangan primer tetap menunjukkan surplus Rp17,5 triliun. Bahkan, posisi kas pemerintah tercatat surplus Rp145,8 triliun dalam bentuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).
Dari sisi penerimaan, negara telah mengumpulkan Rp516,1 triliun atau 17,2 persen dari target APBN, bersumber dari pajak, bea cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sementara itu, belanja negara mencapai Rp620,3 triliun atau 17,1 persen dari pagu anggaran.
Load more