Tutup Menu
LIVESTREAM
Perlukah Pilkada Ditunda Karena Pandemi?

Perlukah Pilkada Ditunda Karena Pandemi?

Kamis, 24 September 2020

Desakan untuk menunda pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak kian bergulir, namun Pemerintah tetap bersikeras melaksanakannya pada 9 Desember 2020 mendatang.

Dalam siaran persnya juru bicara kepresidenan, Fadjroel Rahman mengatakan, Indonesia akan mengikuti jejak negara-negara seperti Singapura, Jerman, Perancis, dan Korea Selatan yang tetap menyelenggarakan hajatan politik di tengah pandemi.

Sikap ini kemudian memicu reaksi dari dunia medis. Ahli epidemi dari Universitas Indonesia mengatakan bahwa Pemerintah mencontoh negara-negara yang sudah berhasil menekan kasus penularan. "Seharusnya Indonesia tidak cuma mencontoh akan melakukan Pilkada seperti negara-negara tersebut, tapi juga mencontoh kenapa negara tersebut sudah berhasil menekan angka penularan. Ini yang paling penting. Jangan ambil contohnya yang dipilih-pilih saja," sebut Pandu Riono.

Ia mengingatkan, pandemi saat ini memang tidak bisa dihentikan karena ketiadaan vaksin yang efektif. Namun Pemerintah seharusnya lebih fokus dalam mengendalikan penularan supaya bisa menekan angka kematian.

Pandu kemudian menjelaskan, para tenaga medis khawatir dengan hajatan politik ini karena adanya risiko kerumunan massa. Menurutnya protokol kesehatan tak akan bisa ditegakkan jika kondisi tersebut terjadi. Oleh karena itu ia mendesak jika memang tetap akan dilaksanakan, maka Pilkada harus berjalan tanpa ada kerumunan sama sekali.

"Hak konstitusi rakyat memang harus dihargai, tapi hak hidup dan perlindungan kepada rakyat juga harus dihargai. Kalau rakyatnya nggak hidup bagaimana bisa melaksanakan hak konstitusi?" ujar Pandu lagi.

Sebelumnya sikap tegas juga datang dari berbagai pihak seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Ikatan Dokter Indonesia, hingga mantan Wakil Presiden RI dan Ketua Umum PMI Jusuf Kalla. Mereka sepakat untuk mendesak Pemerintah menunda dulu hajatan politik tersebut.

Jusuf Kalla bahkan secara terbuka meminta pilkada serentak Desember mendatang bisa ditunda. Pasalnya ia merasa khawatir dengan tren peningkatan kasus positif COVID-19 di seluruh wilayah di Indonesia. Apalagi memang tidak mudah menerapkan syarat kapasitas massa saat waktu kampanye.

"Coba nanti dipertimbangkan kembali waktunya. Itu banyak walikota dan bupati yang sebenarnya diganti tahun depan. Jadi sebenarnya tidak apa-apa dari segi pemerintahan. Kalau memang sulit dan memang kenyataannya susah untuk mencegah pengumpulan orang hanya 50 sesuai dengan aturan yang dikeluarkan masing-masing gubernur, maka demi manfaat kepada masyarakat itu bisa ditunda sampai vaksin ditemukan," sebut Jusuf Kalla. (afr)

Berita Terkait :
Saksikan Juga
Trending
Jokowi Cek Obat Covid-19,  Epidemiolog UI: Itu Obat Keras, Petugas Bilang Ada Bisa Bermasalah

Jokowi Cek Obat Covid-19,  Epidemiolog UI: Itu Obat Keras, Petugas Bilang Ada Bisa Bermasalah

Pandu mengatakan paket obat yg disediakan pemerintah itu kontra-produktif & tidak mendidik rakyat agar hindari konsumsi obat keras.
Presiden Cari Obat Covid-19 di Apotek di Bogor, Hasilnya Nihil

Presiden Cari Obat Covid-19 di Apotek di Bogor, Hasilnya Nihil

Presiden kemudian langsung menelepon Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.
Sabtu Pagi Harga Emas Jatuh 3,6 dolar AS

Sabtu Pagi Harga Emas Jatuh 3,6 dolar AS

Harga emas turun atau melemah pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu, 24 Juli 2021 pagi WIB).
Filipina Diguncang Gempa Magnitudo 6,7

Filipina Diguncang Gempa Magnitudo 6,7

Lembaga Survei Geologi Amerika Serikat (United States Geological Survey/USGS) mengeluarkan informasi terjadinya gempa bumi magnitudo 6,7 di Filipina, Sabtu dini hari, pukul 03.48 WIB.
Ini Jadwal Indonesia di Olimpiade Tokyo 2020

Ini Jadwal Indonesia di Olimpiade Tokyo 2020

Sejumlah atlet Indonesia dari beberapa cabang olahraga akan memulai perjalanan tim Merah Putih dalam Olimpiade 2020 Tokyo, Sabtu.
Presiden Haiti yang Tewas Dibunuh Dimakamkan Setelah Dua Pekan

Presiden Haiti yang Tewas Dibunuh Dimakamkan Setelah Dua Pekan

Moise ditembak mati di rumahnya di Port-au-Prince pada Selasa (6/7). Pembunuhan Moise memicu krisis politik di negara miskin itu.
Red Bull Alami Kerugian 26 miliar rupiah Akibatkan Tabrakan Max Verstappen vs Lewis Hamilton

Red Bull Alami Kerugian 26 miliar rupiah Akibatkan Tabrakan Max Verstappen vs Lewis Hamilton

Tabrakan antara mobil Max Verstappen dan Lewis Hamilton di Grand Prix Inggris telah mengakibatkan Red Bull mengalami kerugian sebesar 1,8 juta dolar AS.
Selengkapnya
Viral
Jadwal Hari Ini
Jam
Jadwal Acara
Pesona Nusantara
11:30 - 12:30
Kabar Siang
14:00 - 14:30
OnePrix
14:30 - 15:00
Football Vaganza
15:00 - 15:30
Buru Sergap
15:30 - 16:00
Ragam Perkara
Selengkapnya