• logo tvone
    • Mode Gelap Mode Terang
Tutup Pencarian
    • Beranda

    • Live Streaming
    • Channel

    • Stories

    • Trending

    • Schedule

    • Presenter

    • Indeks

    • Tentang Kami

    • Beranda

    • Live Streaming
    • Channel

    • Stories

    • Trending

    • Schedule

    • Presenter

    • Indeks

    • Tentang Kami

    • Perlukah Pilkada Ditunda?
      • Stories

      Perlukah Pilkada Ditunda Karena Pandemi?

      Desakan untuk menunda pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak kian bergulir, namun Pemerintah tetap bersikeras melaksanakannya pada 9 Desember 2020 mendatang.

      Dalam siaran persnya juru bicara kepresidenan, Fadjroel Rahman mengatakan, Indonesia akan mengikuti jejak negara-negara seperti Singapura, Jerman, Perancis, dan Korea Selatan yang tetap menyelenggarakan hajatan politik di tengah pandemi.

      Sikap ini kemudian memicu reaksi dari dunia medis. Ahli epidemi dari Universitas Indonesia mengatakan bahwa Pemerintah mencontoh negara-negara yang sudah berhasil menekan kasus penularan. "Seharusnya Indonesia tidak cuma mencontoh akan melakukan Pilkada seperti negara-negara tersebut, tapi juga mencontoh kenapa negara tersebut sudah berhasil menekan angka penularan. Ini yang paling penting. Jangan ambil contohnya yang dipilih-pilih saja," sebut Pandu Riono.

      Ia mengingatkan, pandemi saat ini memang tidak bisa dihentikan karena ketiadaan vaksin yang efektif. Namun Pemerintah seharusnya lebih fokus dalam mengendalikan penularan supaya bisa menekan angka kematian.

      Pandu kemudian menjelaskan, para tenaga medis khawatir dengan hajatan politik ini karena adanya risiko kerumunan massa. Menurutnya protokol kesehatan tak akan bisa ditegakkan jika kondisi tersebut terjadi. Oleh karena itu ia mendesak jika memang tetap akan dilaksanakan, maka Pilkada harus berjalan tanpa ada kerumunan sama sekali.

      "Hak konstitusi rakyat memang harus dihargai, tapi hak hidup dan perlindungan kepada rakyat juga harus dihargai. Kalau rakyatnya nggak hidup bagaimana bisa melaksanakan hak konstitusi?" ujar Pandu lagi.

      Sebelumnya sikap tegas juga datang dari berbagai pihak seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Ikatan Dokter Indonesia, hingga mantan Wakil Presiden RI dan Ketua Umum PMI Jusuf Kalla. Mereka sepakat untuk mendesak Pemerintah menunda dulu hajatan politik tersebut.

      Jusuf Kalla bahkan secara terbuka meminta pilkada serentak Desember mendatang bisa ditunda. Pasalnya ia merasa khawatir dengan tren peningkatan kasus positif COVID-19 di seluruh wilayah di Indonesia. Apalagi memang tidak mudah menerapkan syarat kapasitas massa saat waktu kampanye.

      "Coba nanti dipertimbangkan kembali waktunya. Itu banyak walikota dan bupati yang sebenarnya diganti tahun depan. Jadi sebenarnya tidak apa-apa dari segi pemerintahan. Kalau memang sulit dan memang kenyataannya susah untuk mencegah pengumpulan orang hanya 50 sesuai dengan aturan yang dikeluarkan masing-masing gubernur, maka demi manfaat kepada masyarakat itu bisa ditunda sampai vaksin ditemukan," sebut Jusuf Kalla. (afr)

      Share :

    Video Terkait

    • 08:34

      Ancaman Golput di Pilkada 2020, KPU: Kami Sudah Melakukan Simulasi Pemungutan Suara di TPS | tvOne

      • Apa Kabar Indonesia

      • 27/09/2020
    • 07:33

      Pilkada Jalan Terus, M. Qodari: Komunikasi Dengan Calon Tidak Harus Bertemu, Bisa Lewat Media Masa

      • Apa Kabar Indonesia

      • 24/09/2020
    • 09:58

      Mencederai Demokrasi Kah? Bila Tidak Melaksanakan Pilkada di Tengah Tingginya Kasus Corona | AKIM

      • Apa Kabar Indonesia

      • 24/09/2020
    • 03:48

      Pilkada Serentak 2020 Memasuki Babak Baru Penetapan Pasangan Calon | tvOne

      • tvOneNews

      • 23/09/2020
    • 05:35

      Closing Statement Boni Hargens - Hendri Satrio - Refly Harun Soal Pilkada 2020 | ILC tvOne

      • Indonesia Lawyers Club

      • 23/09/2020
    • 14:29

      Wakil Ketua Komisi II DPR: Tudingan Pilkada jadi Klaster Baru Corona itu Terlalu Sumir | ILC tvOne

      • Indonesia Lawyers Club

      • 23/09/2020
    • 05:43

      PBNU: Selama Belum Bisa Lakukan Protokol Kesehatan yang Ketat, Pilkada Harus Ditunda | ILC tvOne

      • Indonesia Lawyers Club

      • 23/09/2020
    • 18:30

      Nasir Djamil Sebut 3 Calon Kepala Daerah Bisa Luluhkan Presiden Soal Pelaksanaan Pilkada | ILC tvOne

      • Indonesia Lawyers Club

      • 23/09/2020
    • 12:32

      Prof. dr. Ari Fahrial Syam: Jika Pilkada Tak Bisa Ditunda, Tolong Jangan Ada Kerumunan! | ILC tvOne

      • Indonesia Lawyers Club

      • 23/09/2020
    • 10:02

      TEGAS! Soal Pilkada 2020, PP Muhammadiyah: Pemerintah Bisa Dikategorikan Pelanggaran HAM Berat | ILC

      • Indonesia Lawyers Club

      • 23/09/2020
    • 05:41

      Satu Suara! PBNU dan Muhammadiyah Minta Pemerintah Tunda Pilkada Serentak | tvOne

      • tvOneNews

      • 22/09/2020
    • 08:09

      Istana Tak Tunda Pilkada, Refly Harun: Hak Hidup Masyarakat Lebih Penting | tvOne

      • tvOneNews

      • 22/09/2020

    Top Stories

    Indonesia Dirundung Bencana

    Indonesia Dirundung Bencana

    Tragedi Sriwijaya Air SJ-182

    Tragedi Sriwijaya Air SJ 182

    Menghitung Hari Vaksinasi

    Menghitung Hari Vaksinasi

    FPI Jadi Organisasi Terlarang

    FPI Organisasi Terlarang

    ilc edisi terakhir

    Kesepakatan Kerjasama ILC Berakhir

    Mensos Terjerat Korupsi

    Mensos Terjerat Korupsi

    Teror Berdarah di Sigi

    Teror Berdarah di Sigi

Ikuti kami di:
  • Playstore Android
  • Appstore Apple
  • Peta Situs
  • Tentang Kami
  • Kontak Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
tvOne
©2020 - All Right Reserved
A Group Member of VIVA Networks
  • jagodangdut
  • 100kpj
  • intipseleb
  • vivacoid
  • vlix
  • sahijab
  • suaramerdeka
  • tvone
  • onepride
  • oneprix