Tutup Menu
LIVESTREAM
Acara KAMI Dibubarkan, Melanggar Hukum?

Acara KAMI Dibubarkan, Melanggar Hukum?

Jumat, 2 Oktober 2020

Belum lama ini, tepatnya Senin (28/9) lalu, kegiatan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di gedung Juang 45 Surabaya, Jawa Timur dibubarkan massa dan polisi karena dianggap tidak mengantongi izin. Mantan panglima TNI Gatot Nurmantyo yang juga salah satu deklarator KAMI akhirnya menutup acara silaturahmi KAMI tersebut.

Pihak kepolisian menyebut bahwa pihaknya belum pernah melakukan asesmen atau penilaian terhadap kegiatan pengumpulan massa dengan protokol kesehatan. Adapun massa yang membubarkan kegiatan menilai bahwa kegiatan KAMI di Surabaya ini merupakan gerakan makar dan pengkhianatan terhadap bangsa dan negara.

Mengalami pelarangan tersebut, panitia akhirnya memindahkan acara ke gedung Jabal Nur. Di lokasi ini Gatot sempat menyampaikan orasi politik. Namun di lokasi baru ini acara juga tidak berlangsung lama karena pihak kepolisian meminta untuk dihentikan karena tidak ada izin.

"Kita mengikuti apa yang diminta oleh aparat kepolisian. Kita sudah selesai semuanya," kata Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantyo saat itu.

Penghentian kegiatan tersebut akhirnya memicu protes dari KAMI. Mereka mempertanyakan atas dasar apa pembubaran acara silaturahmi itu dilakukan.

"Acara itu kalau dikatakan tidak ada ijin, kita mungkin agak berbeda pandangan. Justru pada tanggal 26 September pihak panitia telah memberikan surat kepada pengelola gedung. Juga kepada Kapolda sebagai pemberitahuan kegiatan dan sifatnya bukan izin. Izin kan kalau ada pertunjukan, konser, dan lain sebagainya karena ini menyangkut pola pengamanan," sebut Ahmad Yani selaku Ketua Komite Eksekutif KAMI.

Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa kepolisian menghentikan kegiatan tersebut karena mengacu pada protokol kesehatan. "Keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi," tegasnya.

Selama pandemi, Trunojoyo juga menjelaskan bahwa ijin kegiatan harus mendapatkan persetujuan dari pihak gugus tugas pencegahan COVID-19, mulai aspek kelayakan protokol kesehatannya, lokasinya, jumlah orangnya, dan lain-lain.

Belakangan hal senada juga dilontarkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD ketika ditanya oleh Karni Ilyas dalam program Indonesia Lawyers Club, bahwa pertemuan KAMI di Surabaya sudah termasuk perbuatan yang melanggar hukum. Pemerintah, sambung Mahfud, mengeluarkan ketentuan agar tidak berkumpul tanpa izin akibat kekhawatiran akan meluasnya pandemi.

Ia menegaskan bahwa pelarangan itu bukan karena acara tersebut diinisiasi oleh KAMI. Mahfud juga mengatakan di beberapa tempat lain pembubaran juga dilakukan bahkan panitianya ditangkap dan dijadikan tersangka.

"Pemerintah tidak pernah tuh resisten dengan KAMI. Coba, saya ingin tahu, siapa (anggota) Pemerintah yang pernah menolak? Tidak ada. Dan itu bagus, demokratis. Kita tidak usah berkomentar lah, tidak ada gunanya juga. Nanti kan dijawab oleh rakyat sendiri," sebut Mahfud, Selasa (29/9).

Ia lalu mengatakan silakan untuk berbeda pendapat asal tidak membuat ricuh kondisi yang ada. Ia mengaku, kadangkala Pemerintah sebenarnya senang dengan perbedaan pendapat karena bisa menjadi alasan untuk mengambil keputusan tertentu.

Diketahui, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI resmi dideklarasikan di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, 18 Agustus lalu.

KAMI menjelaskan jati diri mereka sebagai gerakan moral rakyat berbagai elemen dan komponen yang berjuang demi tegaknya kedaulatan negara, terciptanya kesejahteraan rakyat, dan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

KAMI berjuang dan bergerak untuk melakukan pengawasan sosial, kritik, koreksi, dan meluruskan kiblat bangsa dari segala bentuk penyimpangan dan penyelewengan. KAMI juga klaim berjuang dengan melakukan berbagai cara sesuai konstitusi, baik melalui edukasi, advokasi, maupun cara pengawasan sosial, politik moral, dan aksi-aksi dialogis, persuasif, dan efektif. (afr)

Berita Terkait :
Saksikan Juga
Trending
Jokowi Cek Obat Covid-19,  Epidemiolog UI: Itu Obat Keras, Petugas Bilang Ada Bisa Bermasalah

Jokowi Cek Obat Covid-19,  Epidemiolog UI: Itu Obat Keras, Petugas Bilang Ada Bisa Bermasalah

Pandu mengatakan paket obat yg disediakan pemerintah itu kontra-produktif & tidak mendidik rakyat agar hindari konsumsi obat keras.
Sabtu Pagi Harga Emas Jatuh 3,6 dolar AS

Sabtu Pagi Harga Emas Jatuh 3,6 dolar AS

Harga emas turun atau melemah pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu, 24 Juli 2021 pagi WIB).
Presiden Cari Obat Covid-19 di Apotek di Bogor, Hasilnya Nihil

Presiden Cari Obat Covid-19 di Apotek di Bogor, Hasilnya Nihil

Presiden kemudian langsung menelepon Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.
Filipina Diguncang Gempa Magnitudo 6,7

Filipina Diguncang Gempa Magnitudo 6,7

Lembaga Survei Geologi Amerika Serikat (United States Geological Survey/USGS) mengeluarkan informasi terjadinya gempa bumi magnitudo 6,7 di Filipina, Sabtu dini hari, pukul 03.48 WIB.
Ini Jadwal Indonesia di Olimpiade Tokyo 2020

Ini Jadwal Indonesia di Olimpiade Tokyo 2020

Sejumlah atlet Indonesia dari beberapa cabang olahraga akan memulai perjalanan tim Merah Putih dalam Olimpiade 2020 Tokyo, Sabtu.
Presiden Haiti yang Tewas Dibunuh Dimakamkan Setelah Dua Pekan

Presiden Haiti yang Tewas Dibunuh Dimakamkan Setelah Dua Pekan

Moise ditembak mati di rumahnya di Port-au-Prince pada Selasa (6/7). Pembunuhan Moise memicu krisis politik di negara miskin itu.
Red Bull Alami Kerugian 26 miliar rupiah Akibatkan Tabrakan Max Verstappen vs Lewis Hamilton

Red Bull Alami Kerugian 26 miliar rupiah Akibatkan Tabrakan Max Verstappen vs Lewis Hamilton

Tabrakan antara mobil Max Verstappen dan Lewis Hamilton di Grand Prix Inggris telah mengakibatkan Red Bull mengalami kerugian sebesar 1,8 juta dolar AS.
Selengkapnya
Viral
Jadwal Hari Ini
Jam
Jadwal Acara
Kabar Siang
14:00 - 14:30
OnePrix
14:30 - 15:00
Football Vaganza
15:00 - 15:30
Buru Sergap
15:30 - 16:00
Ragam Perkara
16:00 - 17:30
Kabar Petang
Selengkapnya