Atasi Illegal Drilling, Pemprov Sumsel Cari Solusi Agar Tidak Timbulkan Pelanggaran

Palembang - Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan bahwa penyelesaian masalah ‘illegal drilling’ yang belakangan marak harus dilakukan dengan komperhensif. Dengan demikian diharapkan penyelesaian tidak menimbulkan pengangguran dan tidak juga memicu adanya pelanggaran. 
  
Menurutnya penyelesaian itu harus dilakukan mulai dari regulasi, penanganan di lapangan sampai proses angkat dan angkut hingga trading-nya. 
 
Ia mengatakan saat ini pihaknya tengah bersama Dirjen Kementerian ESDM RI, Pangdam II Sriwijaya, Kapolda Sumsel, Kajati Sumsel dan instansi terkait tengah mengupayakan agar permasalahan illegal drilling di Sumsel dapat ditangani dengan baik. 
  
"Kita upayakan bagaimana ini menjadi mata pencaharian yang sah. Karena kalau melihat jumlah sumurnya ada 700 misal dikalikan 10 orang saja yang beraktivitas artinya kalau ditutup ada 7000 orang yang akan terimbas," jelasnya. 
  
Kapolda Sumsel Irjen Pol Drs Toni Harmanto mengatakan tindak pidana ‘ilegal drilling’ merupakan solusi terakhir untuk menciptakan kepatuhan. 
  
Pada tahun 2021 di Sumsel tercatat sedikitnya ada 11 kasus ‘illegal drilling’ yang memicu dampak luar biasa. Karena itu pula pihaknya bergerak cepat mengidentifikasi masalah, mulai aspek sosial budaya, aspek ekonomi, aspek geografi, aspek lingkungan, aspek keamanan, aspek hukum. (Junjati Patra, Madon/Lno)