Dorong Pemda Bangun Akuntabilitas Pelayanan Publik, Komisi XI DPR sebut Begini

"DPR dan DPRD menjalankan hak budget dan pengawasan terhadap pemerintah, khususnya dalam pengelolaan keuangan negara dengan mengacu hasil pemeriksaan BPK," pungkasnya.

Dikemukakan pula bahwa semua laporan audit BPK terhadap seluruh kementerian dan lembaga diserahkan kepada DPR dalam rangka hubungan tata negara. Oleh karena itu, BPK adalah lembaga tinggi negara.

Selain itu, Misbakhun juga memuji Pemkot Pasuruan yang selama 3 tahun berturut-turut memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK.

Anggota BAKN DPR itu akan mengapresiasi capaian tersebut dengan terus memperjuangkan kepentingan Pasuruan di tingkat pusat.

Sementara itu, Wali Kota Pasurun Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengaku, bangga karena Kota Pasuruan dipilih menjadi lokasi untuk sosialisasi itu.

Menurutnya, sosialisasi itu merupakan cara untuk membangun pengetahuan dan persepsi bersama tentang peran dan fungsi BPK dalam rangka memperkuat sistem keuangan negara.

"Saya ajak para ASN untuk terus berprestasi. Setiap rekomendasi yang diberikan dari BPK, temuan-temuan itu dibahas di dalam rapat dan membuat perencanaan untuk selanjutnya akan ditindaklanjuti," ujarnya. (ant/aag)