Dorong Universal Coverage, Pemerintah Kaji Wacana PBI Jamsostek

Jakarta, tvOnenews.com - Saat ini pemerintah sedang mengaji skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sektor informal.

“Sekarang ini sedang kita kaji kemungkinan untuk para pekerja informal, terutama yang tingkat pendapatannya memang rendah bisa dicover oleh pemerintah,”ujar Menko PMK Muhadjir Effendy usai penganugerahan Paritrana Award di Istana Wakil Presiden, Jumat (20/10/023).

Upaya ini dilakukan guna mendorong peningkatan coverage jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek). Karena berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun 2023-2024, diproyeksikan jumlah penduduk Indonesia yang bekerja mencapai angka 99 juta orang. Sementara itu menurut data BPJS Ketenagakerjaan selaku badan hukum publik yang ditunjuk pemerintah untuk memberikan perlindungan Jamsostek, jumlah pekerja yang terdaftar aktif baru sebesar 40,2 peserta.

Menko Muhadjir juga menyebut selain kajian, perlu dukungan dari legislator untuk menerbitkan regulasi terkait skema PBI Jamsostek tersebut.

“Nanti kalau memang disepakati, paling tidak harus berupa Peraturan Pemerintah (PP) dan itu berarti harus melibatkan DPR,”imbuhnya.

Sejalan dengan itu, di kesempatan yang sama, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan agar setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. 

“Salah satu upaya pemerintah dalam rangka melaksanakan mandat tersebut adalah melalui penyelenggaraan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan. Kehadiran program ini sangat fundamental untuk mencegah dan mengatasi risiko sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh pekerja, utamanya pekerja rentan dan keluarganya,”terangnya.