Keren, Desa Panggungharjo Bantul Yogyakarta Jadi Percontohan Desa Anti Korupsi

Wawan Wardana, selaku Plt. Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat dalam mengataian desa anti korupsi bukanlah suatu aplikasi ataupun membangun sistem baru,  tetapi upaya membangun implementasi dan sinergi kepada program-program pemerintah dengan pelibatan peran serta masyarakat dalam mendukung pembangunan desa yang bebas dari korupsi.  

" Desa anti korupsi mengutamakan implementasi nyata di lapangan dalam mendukung perubahan kebiasaan korupsi menjadi budaya anti korupsi," ungkap Wawan.

Lebih lanjut Wawan Wardana mengatakan Untuk menyamakan persepsi pada perangkat dan masyarakat desa tentang perlunya menilai dan membangun nilai-nilai integritas atau nilai-nilai anti korupsi, dan berperang aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi maka kami membuat program anti korupsi.

" Untuk menjadi desa anti korupsi setidaknya harus memenuhi 5 komponen dan 18 indikator berdasarkan ketentuan yang telah tercantum dalam buku panduan desa anti korupsi yang meliputi penguatan tatalaksana pemerintahan, penguatan pelaksanaan, penguatan pelayanan publik, partisipasi masyarakat, dan kearifan lokal dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar mengatakan tujuan utama dari undang-undang desa adalah partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang berkeadilan. Oleh karena itu salah satu syarat dalam pembangunan desa adalah transparansi dan partisipasi masyarakat desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan terhadap keseluruhan pembangunan desa.

" Saya yakin tidak akan ada banyak korupsi di desa. Karena pengawasanya melekat dilakukan oleh semuanya dan itu akan berdampak pada pergerakan ekonomi di desa. Mewujudkan desa anti korupsi adalah untuk mencapai tujuan SDGS desa dan untuk mencapai tujuan SDGS desa adalah menjadikan desa anti korupsi ” tegas Abdul Halim Iskandar. (Santosa Suparman/Buz)