Catatan Guru Besar UI Terkait Pentingnya Kolektivitas Kerja di Kabinet

Jakarta, tvOnenews.com - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Prof. Hikmahanto Juwana, menyoroti pentingnya sinkronisasi kebijakan di tingkat kementerian agar sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto. 

Hikmahanto mengamati adanya ketimpangan antara semangat "Indonesia First" yang diusung Presiden dengan regulasi domestik yang justru dianggap menekan industri strategis, termasuk sektor tembakau.

“Agak tidak nyambung antara keinginan Pak Prabowo untuk memperkuat kedaulatan ekonomi dengan kebijakan di dalam negeri yang justru menyulitkan industri strategis kita sendiri,” ujar Hikmahanto.

Kekhawatiran ini muncul seiring adanya wacana aturan kemasan rokok polos (plain packaging) dan larangan zat perisa. 

Kebijakan yang diadopsi Kementerian Kesehatan tersebut dinilai banyak dipengaruhi oleh dorongan lembaga kesehatan global, seperti WHO.

Hikmahanto mengingatkan bahwa Indonesia sebelumnya telah berjuang menghadapi tekanan serupa di level internasional, termasuk di forum WTO.

“Aturan soal plain packaging (kemasan seragam) itu bukan dari Kementerian Perindustrian atau Perdagangan, tapi dari Kementerian Kesehatan. Kalau bicara kesehatan, tentu WHO akan selalu mengedepankan aspek sehat. Tapi pertanyaannya, bagaimana rakyat bisa sehat kalau mereka tidak punya pekerjaan?” tegasnya.

Lebih lanjut, ia memaparkan data mengenai besarnya kontribusi industri tembakau bagi negara, yakni menyumbang penerimaan sekitar Rp300 triliun dan menyerap lebih dari 6 juta tenaga kerja, yang mencakup pekerja formal hingga sektor rumah tangga yang rentan.

“Kalau tiba-tiba diputuskan rakyat tidak boleh merokok, selesai sudah. Penerimaan negara hilang, jutaan lapangan kerja lenyap. Lalu bagaimana nasib mereka yang hidup dari industri ini?” katanya.

Hikmahanto menyatakan dukungannya terhadap konsep "Prabowonomics" yang menitikberatkan pada industrialisasi.

Namun, ia menegaskan bahwa keberhasilan visi ini sangat bergantung pada kekompakan antar-menteri dalam merumuskan kebijakan.

“Saya 100 persen setuju dengan Prabowo-nomics karena membuka lapangan pekerjaan. Tapi jangan sampai ada kementerian yang membuat kebijakan sendiri tanpa koordinasi, seolah-olah tidak peduli dengan visi Presiden,” ujarnya.

Ia juga mengkritik adanya ego sektoral di birokrasi yang memicu ketidakpastian hukum dan kebingungan bagi para pelaku usaha. 

Menurutnya, para menteri wajib bekerja secara kolektif di bawah satu komando visi Presiden.

“Kalau Pak Prabowo sudah bicara soal kepastian hukum, maka menteri-menterinya harus paham dan satu frekuensi. Jangan punya pemikiran sendiri-sendiri,” ucap Hikmahanto.

ia menekankan pentingnya penguatan memori institusional dalam birokrasi agar arah kebijakan ekonomi tetap konsisten dan berkelanjutan, terlepas dari pergantian kepemimpinan di masa depan.

“Prabowonomics harus sustain, bukan hanya untuk hari ini, tapi juga setelah pemerintahan berganti. Itu hanya bisa terjadi kalau birokrasi kuat dan tidak dikalahkan oleh ego sektoral,” ujarnya. (dpi)