Akses Beasiswa dan Hilirisasi Kakao Masuk Agenda Awal Pembangunan Papua

Jakarta, tvOnenews.com - Sejumlah langkah percepatan pembangunan Papua mulai dijalankan pada awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam 100 hari pertama pemerintahan, salah satu peran yang menonjol datang dari Billy Mambrasar selaku Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, yang terlibat dalam mendorong pelaksanaan sejumlah program prioritas secara langsung.

Salah satu fokus utama diarahkan pada penguatan kualitas sumber daya manusia melalui perluasan akses pendidikan bagi putra-putri Papua. Hingga kini, tercatat sebanyak 1.623 mahasiswa Papua masih aktif menerima beasiswa, terdiri atas 1.347 mahasiswa di dalam negeri dan 276 mahasiswa yang menempuh studi di luar negeri.

Skema beasiswa yang berjalan mencakup sejumlah program afirmasi, seperti LPDP Papuan Youth Scholarship untuk jenjang magister dan doktoral, Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) bagi mahasiswa sarjana, hingga program ADEM dan Papua Cerdas untuk pelajar tingkat SMA dan SMK.

Di luar penerima beasiswa yang sudah berjalan, jumlah mahasiswa Papua yang sedang menempuh pendidikan tinggi saat ini disebut telah melampaui 10.000 orang. Namun, kebutuhan dukungan pendidikan dinilai masih besar, dengan sekitar 45.000 anak muda Papua lainnya masih memerlukan akses serupa.

Merespons kondisi tersebut, Billy disebut mendorong perluasan cakupan beasiswa sekaligus perbaikan tata kelola agar program afirmasi pendidikan dapat berjalan lebih tepat sasaran dan berkesinambungan.

Selain pendidikan, upaya pembenahan juga dilakukan pada aspek tata kelola Otonomi Khusus Papua. Salah satu langkah yang diinisiasi adalah pengembangan dashboard digital bersama mahasiswa Papua di Surabaya untuk memantau penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus).

Sistem tersebut dirancang untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas, termasuk dalam memonitor kinerja pemerintah daerah dalam mengelola anggaran Otsus. Melalui sistem digital itu, pemanfaatan dana diharapkan dapat dievaluasi secara lebih terbuka.

Di bidang ekonomi, langkah lain yang ditempuh adalah mendorong pengembangan komoditas unggulan Papua melalui penguatan investasi. Salah satunya dilakukan dengan mempertemukan 21 investor asal Eropa dengan sejumlah pemerintah daerah di Papua guna membahas potensi hilirisasi dan ekspor kakao.

Tiga wilayah yang menjadi perhatian dalam pengembangan komoditas tersebut ialah Kepulauan Yapen, Jayapura, dan Manokwari Selatan. Sejumlah inisiatif investasi mulai bergerak, termasuk proses penjajakan investasi kakao dari Kepulauan Yapen oleh investor asal Inggris. Sementara di Jayapura, pengembangan sektor serupa didorong melalui dukungan anggaran dari Kementerian Pertanian.

Tak hanya itu, koordinasi lintas kementerian juga disebut terus didorong untuk mempercepat penanganan sejumlah sektor prioritas lain di Papua, termasuk layanan kesehatan. Salah satu agenda yang menjadi perhatian adalah rencana revitalisasi RSUD Biak agar memiliki kapasitas layanan yang lebih memadai sebagai rumah sakit rujukan di wilayah tersebut.

Langkah tersebut diarahkan untuk memperluas akses layanan kesehatan yang lebih layak dan inklusif, terutama bagi masyarakat Orang Asli Papua.

Billy menilai, percepatan pembangunan di Papua harus dibuktikan melalui hasil yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan berhenti pada tataran kebijakan.

“Papua tidak membutuhkan sekadar janji, tetapi hasil nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat,” ujar Billy Mambrasar.

Serangkaian langkah yang mulai dijalankan pada awal pemerintahan ini dinilai menjadi fondasi awal bagi upaya percepatan pembangunan Papua, dengan harapan pelaksanaannya dapat terus berlanjut secara konsisten, terukur, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.