Pemprov Jabar Cium Dugaan Pungli di Samsat Bandung, Ada Keluhan Tarif Rp 700 Ribu jadi Sorotan Dedi Mulyadi

Jakarta, tvOnenews.com- Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mengendus adanya dugaan pungutan liar atau Pungli di Samsat Soekarno-Hatta, Bandung. Dugaan adanya pungli di Samsat Bandung tersebut terungkap, setelah adanya video seorang warga dengan akun @ceritasibiru dan diunggah ulang Dedi Mulyadi di Instagramnya. Dedi Mulyadi dan conten creator pembuat video soal samsat Soekarno-HattaSumber : Instagram/dedimulyadi71 Warganya perlihatkan momen membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB di Samsat Bandung berujung penolakan. Pasalnya oi bak Samsat meminta kartu identitas atau KTP kepemilikan motor pihak pertama. Sementara dia tidak memiliki KTP orang pertama pemilik motor yang ia beli. Melihat video tersebut, Dedi Mulyadi pun merespons kilat. Dia menonaktifkan sementara Kepala Samsat Bandung. Hal ini seiring pihaknya melakukan investasi mendalam, dan memudahkan warganya untuk membayar pajak kendaraan. KDM Tidak Pandang Bulu Langsung Tindak Tegas, Terungkap Alasan Kepala Samsat Bandung Dinonaktifkan SementaraSumber : Taufik Hidayat/tvOnenews.com "Kami sudah berlakukan tindakan tegas untuk kepala samsat tersebut berupa sanksi non aktif," katanya dikutip dari akun Instagramnya, Rabu (8/4). "Hari ini, seluruh kantor samsat se-Jawa Barat akan menerima investigasi dari tim gabungan. Hatur Nuhun," jelas Gubernur Jawa Barat tersebut. Penjelasan dugaan pungli tersebut dijelaskan dalam laman resmi Jabarprov. Seiring dengan viralnya video kesulitan bayar pajak motor. Adanya seorang warga diminta membayar uang tambahan tak resmi Rp700.000 karena tidak membawa KTP pemilik asli kendaraan. Dia kemudian mengunggah video kejadian tersebut ke media sosial dan diketahui oleh KDM. Pemprov Jabar Cium Dugaan Pungli di Samsat Bandung, Ada Keluhan Tarif Rp 700 Ribu jadi Sorotan Dedi MulyadiSumber : YouTube Dedi Mulyadi official "Membayar pajak tidak boleh dipersulit karena tugas pemerintah memudahkan orang membayar pajak," jelas KDM. Dengan begitu, KDM pun jga mengeluarkan kebijakan baru. Ia klaim memudahkan masyarakat membayar pajak. Kini masyarakat yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor cukup membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pihak yang menguasai kendaraan. "Semoga ini memperlancar seluruh layanan Samsat di Jabar dan memperlancar masyarakat membayar pajak," pesan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, Senin (6/4/2026), dalam laman resmi Jabarprov.(klw)

Pemprov Jabar Cium Dugaan Pungli di Samsat Bandung, Ada Keluhan Tarif Rp 700 Ribu jadi Sorotan Dedi Mulyadi

Berita Terkait

Alasan Dedi Mulyadi Nonaktifkan Sementara Kepala Samsat Soekarno-Hatta Bandung: Tidak Layani Masyarakat Sesuai Aturan

Niat Permalukan Dedi Mulyadi Soal Jalan Rusak, Pasangan Ini Malah Kena Skakmat KDM: Curiga Saya!

Dedi Mulyadi Umumkan Kabar Baik untuk Seluruh Sopir Angkot di Jawa Barat, Ada Program Kredit Angkot Listrik Tanpa DP

Dinonaktifkan KDM, Kepala Samsat Soekarno-Hatta Ternyata Pernah Jadi Pegawai Berkinerja Terbaik

Topik Terkait

Dedi Mulyadi

Kdm

Kang Dedi Mulyadi

Bapak Aing

Bandung

Samsat Bandung

Viral

Kepala Samsat Soekarno Hatta Dinonaktifkan

Gubernur Jawa Barat

Saksikan Juga

VIRAL! Video Amatir Dua Wanita Duel Gladiator di Tengah Jalan

Pengumuman! BPOM Memperluas Izin Penggunaan Vaksin Campak

Kemenlu RI Pantau Ratusan ABK WNI di Selat Hormuz

Singgung Krisis di Timteng, Presiden Prabowo Sebut Kondisi Indonesia Baik-baik Saja

Gagal Buka Paksa Selat Hormuz, Tanda-tanda Awal Kekalahan AS

Keliling Kota Tuban, Warga Antre Gas LPG 3 Kg

Viral

Kpk

Jakarta

Prabowo Subianto

Polda Metro Jaya

Lebaran