Mendagri dan Menteri PKP Gaspol Renovasi 1.000 RTLH di Sitaro, Tegaskan Negara Hadir di Perbatasan

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengunjungi Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara.

Kunjungan ini dilakukan untuk menyalurkan bantuan Program Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 1.000 unit melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), sekaligus meninjau warga yang terdampak banjir bandang, Jumat (10/4/2026).

Tito yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menekankan bahwa program tersebut menjadi bukti kehadiran negara di wilayah perbatasan.

Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden dalam memperkuat keadilan sosial, menjaga ketahanan wilayah, serta menumbuhkan rasa kebangsaan masyarakat, khususnya di Sitaro.

“Atas arahan Bapak Presiden Prabowo, kami hadir untuk membantu masyarakat yang terdampak (banjir) juga karena program rumah tidak layak huni. Tahun ini, Kementerian PKP mengalokasikan 1.000 unit RTLH untuk Sitaro,” ujar Mendagri Tito.

BNPP RI sebelumnya mengajukan penanganan 700 unit RTLH di kawasan perbatasan Kecamatan Siau Barat dan Siau Barat Utara.

Usulan tersebut disetujui oleh Menteri PKP dan diperkuat dengan tambahan 300 unit di luar kawasan perbatasan. Dengan demikian, total bantuan perumahan untuk Kabupaten Sitaro mencapai 1.000 unit.

Selain program renovasi rumah, pemerintah juga menyiapkan relokasi bagi 98 rumah warga terdampak banjir. Relokasi ini akan dilakukan di lahan seluas 2,5 hektare yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Sitaro.

Mendagri Tito menambahkan, secara nasional pemerintah mengalokasikan 15.000 unit program bedah rumah khusus untuk wilayah perbatasan. Angka ini dinilai signifikan karena sebelumnya belum ada alokasi khusus untuk kawasan tersebut.

“Salah satunya Kepulauan Sitaro, terlebih daerah ini baru terdampak banjir bandang. Dari total 400 ribu unit program perumahan nasional, 15 ribu dialokasikan khusus untuk kawasan perbatasan. Ini peningkatan yang luar biasa, karena sebelumnya perbatasan selama ini tidak ada,” jelasnya.

Di sisi lain, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan komitmennya untuk mempercepat pelaksanaan program peningkatan RTLH di Sitaro.

“Atas arahan Presiden, kami mendukung penuh langkah BNPP RI. Mulai minggu depan kita siapkan segera 1.000 rumah untuk dilakukan bedah rumah, dari tidak layak huni menjadi layak huni di Pulau Sitaro," kata Menteri Maruarar.

Ia menjelaskan, penetapan alokasi program di Sitaro didasarkan pada tiga pertimbangan utama.

Pertama, posisi strategis Sitaro sebagai wilayah perbatasan negara.

Kedua, tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi berdasarkan data statistik.

Ketiga, dampak banjir bandang yang membutuhkan penanganan cepat dan terukur. “Tiga alasan ini menjadi dasar kebijakan yang dapat kami pertanggungjawabkan,” terangnya.

Kolaborasi antara BNPP RI dan Kementerian PKP diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat di kawasan perbatasan.

Program ini tidak hanya memperbaiki kondisi hunian, tetapi juga mempertegas kehadiran negara secara berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan, memperkuat ketahanan sosial, serta menumbuhkan rasa kebangsaan di wilayah terdepan Indonesia. (rpi)