Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur, DPR Soroti Sistem Keselamatan KAI

Jakarta, tvOnenews.com - Kecelakaan tabrakan antara kereta komuter line dengan rangkaian Argo Bromo Anggrek di kawasan Bekasi Timur yang menewaskan sejumlah penumpang dan menyebabkan puluhan lainnya luka-luka memicu sorotan tajam terhadap sistem keselamatan perkeretaapian nasional, khususnya yang dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia.

Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando Ganinduto, menyampaikan duka mendalam atas insiden tersebut sekaligus mengimbau masyarakat agar tetap mengacu pada informasi resmi dari pemerintah. Ia menilai kecelakaan ini mengindikasikan adanya kegagalan sistemik dalam manajemen operasional.

Firnando menyoroti bahwa tabrakan antarkereta di jalur yang sama seharusnya dapat dicegah melalui sistem keselamatan modern. Menurutnya, ketidakmampuan sistem KRL dalam mendeteksi kereta yang berhenti di depan menjadi salah satu titik krusial yang harus dievaluasi.

“Dalam sistem perkeretaapian modern, keberadaan teknologi seperti automatic signaling, train protection system, hingga fail-safe mechanism seharusnya dapat mencegah terjadinya tabrakan, bahkan dalam kondisi human error sekalipun. Ketidakmampuan sistem dalam mengantisipasi kondisi tersebut menunjukkan adanya celah serius dalam integrasi teknologi dan pengawasan operasional,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa tanggung jawab atas insiden fatal tidak bisa hanya dibebankan kepada petugas di lapangan, melainkan harus mencakup jajaran manajemen puncak.

“Ada pertanyaan mendasar mengenai efektivitas pengawasan, kesiapan sistem keselamatan, serta standar operasional yang diterapkan. Ini adalah tanggung jawab manajemen puncak, kami mendesak dirut KAI untuk mengundurkan diri,” tegasnya.

Selain itu, Firnando menilai lemahnya implementasi manajemen keselamatan menjadi faktor yang perlu dibenahi secara menyeluruh. Ia menekankan bahwa aspek keselamatan harus terintegrasi di seluruh lini operasional, mulai dari perencanaan perjalanan hingga pengendalian lalu lintas kereta secara real-time.

Ia juga mendorong dilakukannya audit komprehensif terhadap sistem operasional KAI, termasuk evaluasi komunikasi antarstasiun, prosedur pemberhentian darurat, serta keandalan teknologi deteksi dan kontrol kereta.

Lebih lanjut, Firnando meminta Komite Nasional Keselamatan Transportasi untuk melakukan investigasi secara transparan guna mengembalikan kepercayaan publik dan memastikan kejadian serupa tidak terulang.

“Keselamatan publik adalah prioritas utama. Tidak boleh ada kompromi dalam hal ini,” pungkasnya.