Kesbangpol Riau: Pencegahan Intoleransi Radikalisme Tanggung Jawab Bersama, Program RATAKAN Solusinya

Riau, tvOnenews.com - Pemerintah Provinsi Riau melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Riau menegaskan bahwa upaya pencegahan penyebaran paham Intoleransi, Radikalisme, Ekstremisme, dan Terorisme (IRET) tidak dapat dibebankan kepada satu institusi semata, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen bangsa.

Hal itu dibeberkan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau (Kepala Kesbangpol Riau) Boby Rachmat kepada awak media, pada Sabtu (13/6/2026). Bahkan kata dia, pihaknya mendukung pelaksanaan Program RATAKAN (Riau Tangkal Ancaman dan Kembangkan Nilai Kebangsaan) yang digagas Satgaswil Riau Densus 88 Anti Teror Polri sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan masyarakat terhadap ancaman ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

"Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah menciptakan tantangan baru dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Berbagai narasi intoleransi, ujaran kebencian, hingga propaganda ekstremisme dapat menyebar dengan cepat apabila tidak diimbangi dengan penguatan wawasan kebangsaan dan literasi masyarakat."

“Pencegahan intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme merupakan tanggung jawab bersama. Tidak cukup hanya dilakukan oleh aparat keamanan atau pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan keluarga, sekolah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dunia pendidikan, serta seluruh komponen masyarakat,” ujar Boby Rachmat.

Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Riau melalui Kesbangpol secara konsisten melaksanakan berbagai program penguatan kewaspadaan dini masyarakat, penguatan wawasan kebangsaan, pendidikan politik, serta penguatan nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain itu, Kesbangpol Provinsi Riau juga terus mengoptimalkan berbagai forum strategis yang berfungsi sebagai sarana deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan konflik sosial di masyarakat.

Dalam mendukung sistem kewaspadaan dini, Kesbangpol Provinsi Riau terus memperkuat peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang tersebar mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, kecamatan, dan desa.

Lanjutnya menyampaikan, bahwa FKDM memiliki fungsi strategis sebagai mitra pemerintah dalam mendeteksi berbagai dinamika sosial yang berpotensi mengganggu stabilitas daerah, termasuk indikasi berkembangnya paham intoleran dan radikal di tengah masyarakat.

Selain FKDM, Kesbangpol Provinsi Riau juga memfasilitasi berbagai kegiatan koordinasi melalui Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang melibatkan berbagai unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta pemangku kepentingan lainnya.

“Deteksi dini menjadi kunci utama dalam pencegahan. Semakin cepat potensi masalah teridentifikasi, maka semakin cepat pula langkah-langkah mitigasi dapat dilakukan sebelum berkembang menjadi gangguan yang lebih besar,” jelasnya.

Boby Rachmat memberikan apresiasi atas pelaksanaan Program RATAKAN yang telah menjangkau puluhan ribu pelajar di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak.

Menurutnya, pendekatan edukatif yang dilakukan Satgaswil Riau Densus 88 AT Polri merupakan langkah yang tepat karena menyasar lingkungan pendidikan sebagai salah satu ruang strategis dalam membentuk karakter generasi muda.

“Sekolah merupakan tempat pembentukan karakter, wawasan kebangsaan, dan nilai-nilai toleransi. Karena itu, program seperti RATAKAN sangat penting untuk memperkuat ketahanan ideologi generasi muda agar tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan,” katanya.

Ia juga mengapresiasi sinergi yang dibangun antara Satgaswil Riau Densus 88 AT Polri, Ditbinmas Polda Riau, Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Dinas P3AP2KB Provinsi Riau, serta berbagai elemen masyarakat dalam mendukung upaya pencegahan IRET.

Lebih lanjut, Boby Rachmat menegaskan bahwa salah satu tujuan utama yang ingin dicapai adalah terbangunnya Lingkungan Pancasila, yaitu lingkungan yang menjunjung tinggi toleransi, gotong royong, persatuan, dan penghormatan terhadap keberagaman.

Menurutnya, ketahanan masyarakat terhadap ancaman intoleransi dan radikalisme harus dibangun secara berlapis melalui penguatan keluarga, lingkungan pendidikan, organisasi masyarakat, hingga komunitas-komunitas lokal.

“Ketika nilai-nilai Pancasila hidup dan tumbuh di tengah masyarakat, maka ruang bagi berkembangnya intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme akan semakin sempit. Karena itu kita harus terus memperkuat kolaborasi dan membangun kesadaran bersama bahwa menjaga persatuan bangsa adalah tanggung jawab seluruh warga negara,” bebernya.

Program RATAKAN yang telah menjangkau 83 sekolah, 38.046 siswa, 1.972 guru, 135 guru BK, dan 66 kepala sekolah menjadi salah satu contoh nyata kolaborasi lintas sektor dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap ancaman ideologi kekerasan.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dunia pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan keluarga, Provinsi Riau optimistis mampu melahirkan generasi muda yang cerdas, toleran, berkarakter, dan memiliki daya tangkal yang kuat terhadap berbagai ancaman yang dapat mengganggu persatuan bangsa. (aag)