Pemerintah Didorong Kaji Pemanfaatan Kawasan Golf Ottolima untuk Kepentingan Publik

Jakarta, tvOnenews.com - Direktur Rumah Politik Fernando Emas mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemanfaatan kawasan Senayan Avenue by Ottolima Senayan Golf Club sebagai bagian dari upaya optimalisasi aset yang berada di kawasan strategis ibu kota.

Menurut Fernando, langkah pemerintah dalam menata dan mengelola aset negara perlu dilakukan secara konsisten agar memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Ia menilai berbagai opsi pemanfaatan kawasan dapat dipertimbangkan sesuai kebutuhan pembangunan dan kepentingan publik.

"Kawasan lapangan golf Senayan (Ottolima Senayan Golf Club) bisa juga dialihfungsikan menjadi hutan kota atau kawasan hijau," kata Fernando, Kamis (18/6/2026).

Selain ruang terbuka hijau, Fernando menyebut kawasan tersebut secara konseptual juga dapat dipertimbangkan untuk mendukung kebutuhan fasilitas perkotaan, seperti pusat perkantoran maupun hunian bagi pekerja di Jakarta. Ia menambahkan, pemerintah perlu terus menata fungsi aset-aset negara dengan mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang.

"Misalnya kalau memang kawasan Senayan menjadi pusat olahraga, sebaiknya diperbanyak kawasan hijau atau tempat lain seperti Kemayoran dijadikan lokasi hunian," ujarnya.

Fernando juga menilai aset negara yang masa pengelolaannya berakhir dapat ditinjau kembali untuk memastikan pemanfaatannya memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan negara.

Bahwa Agar Pemerintah tidak terkesan Diskriminasi kalo hanya Sultan saja yg di tarik, Golf Senayan yg sangat Potensi buat Negara dan Rakyat tidak dimiliki oleh oknum-oknum tertentu apalagi Pejabat Negara.

"Aset negara yang ditarik kembali bisa dikelola negara melalui Danantara sehingga bisa lebih memberikan pendapatan bagi negara," imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto sebelumnya menegaskan bahwa aset negara harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pernyataan tersebut disampaikan saat pelaksanaan eksekusi lahan dan bangunan eks Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.

"Aset ini harus dimanfaatkan oleh sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat," ujar Bambang.

Di sisi lain, Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Bapenda DKI Jakarta menjelaskan bahwa jasa lapangan golf tidak termasuk objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang dipungut pemerintah daerah. Penjelasan tersebut merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-IX/2011, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, serta Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024.