Kementerian UMKM Perkuat Transformasi Tata Kelola UMKM Melalui SAPA UMKM

Meski demikian, Loto menilai keterlibatan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penyaluran KUR masih perlu diperkuat. Ia menjelaskan, regulasi KUR telah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengusulkan calon penerima potensial melalui Sistem Informasi Kredit Program (SIKP). Namun hingga 24 Juni 2026, baru 21 dari 38 provinsi yang aktif mengunggah data calon debitur.

Dari total 13.057 debitur yang diusulkan pemerintah daerah, sebanyak 4.053 debitur telah berhasil melakukan akad KUR, atau mencatatkan tingkat keberhasilan (success rate) sekitar 31 persen.

"Kami sangat berharap adanya peran yang lebih aktif dari seluruh pemerintah daerah dalam melakukan pemetaan dan pengusulan UMKM yang layak memperoleh pembiayaan," kata Loto.

Menurutnya, membangun UMKM yang tangguh tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan ekosistem yang kuat, terintegrasi, dan didukung kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

"Karena membangun UMKM yang tangguh membutuhkan ekosistem yang kuat dan terintegrasi, serta kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mendorong UMKM Indonesia naik kelas," ujar Loto.(chm)