Studi: Pasien DBD Tetap Keluar Biaya Jutaan Meski Terdaftar JKN

Jakarta, tvOnenews.com - Demam berdarah dengue (DBD) masih menjadi tantangan besar bagi sistem kesehatan di Indonesia. Selain menyebabkan tingginya angka kesakitan, penyakit yang ditularkan nyamuk Aedes aegypti ini juga menimbulkan dampak ekonomi yang tidak sedikit bagi negara maupun masyarakat.

Studi terbaru dari Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) Universitas Gadjah Mada (UGM) memperkirakan total beban ekonomi akibat dengue di Indonesia sepanjang 2024 mencapai sekitar USD550,9 juta atau hampir Rp9 triliun. Pada periode yang sama, jumlah rawat inap akibat penyakit tersebut diperkirakan menembus lebih dari 2 juta kasus.

Peneliti dari FK-KMK UGM, Dr. Diah Ayu Puspandari, M.Kes, MBA, Apt., mengatakan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) belum sepenuhnya menghilangkan beban finansial yang harus ditanggung pasien.

“Studi terbaru kami pada 2024 menunjukkan bahwa kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) belum sepenuhnya membebaskan pasien dari beban biaya. Pasien JKN masih harus mengeluarkan biaya mandiri (out-of-pocket) rata-rata Rp1,1–1,3 juta saat menghadapi sebuah periode sakit akibat dengue untuk kebutuhan nonmedis seperti transportasi dan akomodasi pendamping, di luar hilangnya produktivitas (termasuk kehilangan pendapatan). Sementara bagi pasien yang tidak memiliki asuransi, biayanya melonjak drastis hingga Rp4,3–5,6 juta karena seluruh biaya perawatan medis harus ditanggung sendiri," ujar Dr Diah dalam keterangannya, dikutip Sabtu (18/7/2026).

Menurut hasil penelitian tersebut, beban ekonomi paling berat dirasakan kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Selain biaya pengobatan, keluarga juga harus menghadapi pengeluaran tambahan untuk transportasi, akomodasi pendamping pasien, hingga kehilangan pendapatan akibat tidak dapat bekerja selama masa perawatan.

Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Prof. Dr. dr. Sri Rezeki Hadinegoro, Sp.A(K), menilai dampak dengue tidak hanya terlihat dari biaya rumah sakit, tetapi juga hilangnya produktivitas keluarga.

“Pada saat salah satu anak terserang infeksi dengue dan perlu perawatan di rumah sakit, maka orang tua harus mendampingi sehingga kehilangan waktu untuk bekerja dan mengurangi produktivitas. Demikian pula jika orang tua yang sakit, keluarga harus merawat dan dapat mengganggu suasana dan ekonomi keluarga. Maka dapat dikatakan bahwa selain biaya perawatan dan pengobatan yang harus dikeluarkan, dampak lain yang tidak tampak adalah terganggunya produktivitas; apalagi untuk pemulihan dari infeksi dengue perlu waktu yang cukup lama sekitar 1-2 minggu,” urai Prof. Sri.

Data penelitian menunjukkan kerugian akibat hilangnya produktivitas masyarakat sepanjang 2024 mencapai sekitar Rp1,81 triliun pada kelompok peserta JKN. Sementara pada kelompok non-JKN, kerugian ekonomi akibat kehilangan waktu produktif diperkirakan mencapai sekitar Rp755,2 miliar.

Melihat besarnya dampak tersebut, para ahli menilai pendekatan pencegahan dengue perlu diperkuat. Selama ini masyarakat mengenal gerakan 3M Plus sebagai langkah utama pengendalian dengue. Namun, menurut Prof. Sri, strategi tersebut perlu dilengkapi dengan pendekatan lain yang lebih komprehensif.

'“Menghadapi ancaman penyakit dengue yang begitu berat dan meluas, kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan satu atau dua upaya pencegahan konvensional seperti 3M Plus. Kita membutuhkan sesuatu yang komprehensif. Perlu ada sinergi kuat yang mengintegrasikan pengendalian vektor nyamuk, penguatan diagnosis dini di fasilitas kesehatan, serta adopsi intervensi medis yang inovatif seperti vaksinasi. Hanya melalui upaya komprehensif inilah kita dapat membangun perlindungan yang kuat bagi anak-anak dan masyarakat luas dari dengue,” tegas Prof. Sri.

Sementara itu, Guru Besar Departemen Farmakologi dan Terapi FK-KMK UGM, Prof. Dr. Jarir At Thobari, D.Pharm., Ph.D., memaparkan hasil pemodelan ekonomi kesehatan yang menunjukkan bahwa vaksinasi dengue berpotensi memberikan manfaat kesehatan sekaligus ekonomi dalam jangka panjang.

“Kajian ini menunjukkan pentingnya melihat manfaat pencegahan secara lebih menyeluruh. Dari membayar layanan kesehatan, vaksinasi dengue diproyeksikan memberikan manfaat kesehatan yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Sementara itu, dari perspektif masyarakat, manfaat ekonominya diperkirakan lebih besar karena turut memperhitungkan biaya yang ditanggung keluarga, kehilangan produktivitas, serta dampak ekonomi lainnya yang tidak selalu tercermin dalam anggaran kesehatan," jelas Prof. Jarir.

"Berdasarkan hasil pemodelan, implementasi vaksinasi dengue berpotensi menghasilkan penghematan biaya sebesar USD329–731 juta, atau sekitar Rp5,2–11,5 triliun, selama 20 tahun. Temuan ini menunjukkan bahwa investasi pada pencegahan penyakit tidak hanya berpotensi meningkatkan kesehatan masyarakat, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang signifikan dalam jangka panjang,” sambungnya.

Presiden Direktur PT Takeda Innovative Medicines Andreas Gutknecht turut menyampaikan pentingnya kolaborasi berbagai pihak dalam memperluas edukasi dan akses terhadap upaya pencegahan dengue.

“Kami sangat prihatin melihat besarnya beban kesehatan dan ekonomi yang ditimbulkan oleh dengue di Indonesia. Kami menyadari bahwa semua orang berisiko terjangkit virus dengue, dan pada sebagian kasus dapat berkembang menjadi kondisi berat yang berisiko fatal. Apalagi, dengue menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi pada anak di Indonesia," ungkapnya.

"Di Takeda, kami terus berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait —pemerintah, organisasi profesi, tenaga kesehatan, sektor swasta, sektor pendidikan, masyarakat, media— dalam mendukung upaya pencegahan dengue yang komprehensif. Komitmen ini kami wujudkan melalui edukasi berkelanjutan bagi tenaga kesehatan maupun masyarakat, serta upaya perluasan akses terhadap pencegahan dengue yang inovatif, agar semakin banyak keluarga Indonesia dapat memahami risiko dengue dan mengambil langkah perlindungan sejak dini," sambungnya.

Senada dengan itu, Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Cabang DKI Jakarta, Prof. Dr. dr. Rismala Dewi, Sp.A(K), menekankan pentingnya peran tenaga kesehatan dalam meningkatkan edukasi kepada masyarakat.

“Dengue masih menjadi tantangan kesehatan yang perlu kita hadapi bersama. Sebagai organisasi profesi, IDAI Jaya berkomitmen untuk terus mendukung peningkatan pemahaman dan kapasitas tenaga kesehatan dalam pencegahan serta tata laksana dengue. Karena itu, kami menyambut baik kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk melalui Jakarta Dengue Forum, sebagai wadah ilmiah untuk berbagi pembaruan, memperkuat diskusi, dan mendorong upaya pencegahan yang lebih komprehensif," pungkasnya.

"Kami juga mengajak para dokter anak untuk terus berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada orang tua, mendorong deteksi dini, serta membantu keluarga memahami langkah-langkah perlindungan yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak dengue pada anak,” ujar Prof. Rismala. (cmi)