MPSI Luncurkan Layanan Lapor untuk Kawal Pembangunan dan Pendidikan di Papua

Jakarta, tvOnenews.com - Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) mengadakan Konsultasi Publik di Aula Anim Ha, Merauke, pada Jumat (24/7). 

Forum ini bertujuan merumuskan model pendidikan nonformal berbasis komunitas dan budaya lokal guna mencetak generasi Papua yang unggul, sekaligus memperkuat peran aktif masyarakat dalam pembangunan.

Dalam acara tersebut, MPSI secara resmi meluncurkan Posko dan Layanan Lapor MPSI. 

Fasilitas ini disediakan sebagai pusat aspirasi, pengaduan, dan pendampingan bagi warga untuk menjembatani komunikasi dengan pemerintah terkait isu sosial serta pendidikan.

Ketua Bidang Advokasi MPSI, Muhammad Dede Gusli Piliang, menyatakan bahwa layanan ini merupakan bentuk komitmen untuk memastikan pembangunan di Papua bersifat partisipatif.

"Kami ingin memastikan masyarakat memiliki ruang yang aman, mudah diakses, dan terpercaya untuk menyampaikan aspirasi maupun pengaduan. Setiap laporan akan menjadi dasar advokasi berbasis data dan riset guna mendorong kebijakan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat," jelas Gusli.

Gusli juga menyoroti percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke, seperti kawasan pangan di Wanam. 

Meski berpotensi besar bagi ekonomi, ia mengingatkan agar dampak sosialnya tetap dimitigasi supaya tidak meminggirkan masyarakat lokal atau mengganggu pendidikan anak.

"Pembangunan tidak boleh hanya diukur dari berdirinya infrastruktur atau meningkatnya investasi. Ukuran keberhasilan yang paling penting adalah apakah pembangunan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat tanpa mengorbankan hak pendidikan anak, ruang hidup masyarakat adat, dan keberlangsungan budaya lokal," tegasnya.

MPSI menekankan bahwa sesuai amanat UUD 1945, masyarakat adat harus menjadi subjek utama pembangunan. 

Melalui layanan lapor ini, diharapkan tercipta kebijakan yang berbasis kebutuhan nyata di lapangan.

Gusli mengakhiri dengan menegaskan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan hak dasar. 

"Anak-anak Papua tidak boleh menjadi pihak yang menanggung biaya sosial dari sebuah pembangunan. Justru pembangunan harus menghadirkan sekolah yang lebih baik, layanan pendidikan yang semakin mudah dijangkau, lingkungan belajar yang aman, serta pengasuhan yang tetap berakar pada nilai-nilai budaya lokal," pungkasnya. (dpi)