NU Harus Menjadi Kekuatan Soft Diplomacy Dunia

tvOnenews.com - Ali Masykur Musa berpendapat, NU tidak boleh hanya melihat dirinya sebagai organisasi yang bekerja dalam batas-batas geografis Indonesia. Perubahan dunia yang semakin terbuka menuntut NU mengambil peran yang lebih luas dalam membangun kehidupan global yang damai, demikian di sampaikan pada Silatnas Majelis IPNU, Jumat, 7 Agustus 2026.

“NU harus menjadi bagian warga dunia, karena saat ini telah terjadi state borderless,” ujarnya. Bagi Ali Masykur Musa, perkembangan dunia telah membuat batas-batas antarnegara semakin cair. Interaksi sosial, ekonomi, teknologi, informasi, dan berbagai persoalan kemanusiaan telah menghubungkan satu masyarakat dengan masyarakat lainnya melampaui batas teritorial.

Dalam situasi tersebut, NU, menurutnya, perlu mengambil posisi sebagai kekuatan yang mendorong kehidupan dunia yang damai dan berdampingan.

Ia membayangkan NU sebagai kekuatan yang turut membangun 'peaceful coexistence' - kehidupan bersama yang damai di tengah dunia yang semakin tanpa batas - melalui pendekatan yang ia sebut sebagai equilibrium diplomacy.

“Karena sekarang tidak ada  kekuasaan yang diperoleh tanpa menuju kekuatan diplomasi,” katanya.

Pernyataan tersebut membawa gagasan kepemimpinan NU keluar dari kerangka organisasi internal. Bagi Ali Masykur Musa, Ketua Umum NU ke depan harus memahami bahwa kepemimpinan organisasi juga bersentuhan dengan dinamika geopolitik dan hubungan antaraktor di tingkat global.

Di sinilah ia membedakan antara hard diplomacy dan soft diplomacy.

Menurutnya, 'hard diplomacy' merupakan domain negara, yang dijalankan melalui  perangkat negara seperti Kementerian Luar Negeri, TNI, dan Polri.

Sementara NU memiliki ruang yang berbeda.

“Kalau NU harus mengambil peran, namanya soft diplomacy,” tegasnya.

Soft diplomacy, dalam kerangka pemikiran Ali Masykur Musa, menjadi instrumen yang memungkinkan NU menghadirkan pengaruh melalui kekuatan sosial-keagamaan, nilai-nilai Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, jaringan ulama, pesantren, masyarakat sipil, serta tradisi dialog dan perdamaian yang selama ini menjadi bagian dari karakter Nahdlatul Ulama.

Karena itu, ia menilai karakter kepemimpinan NU ke depan perlu mengalami perluasan perspektif. Ketua umum tidak cukup hanya memahami persoalan internal organisasi, tetapi juga harus memiliki wawasan tentang perkembangan dunia.