Irjen Rudi Darmoko Tinjau Riung, Mbay, dan Palue Pascagempa Flores Naik Helikopter

NTT, tvOnenews.com - Pascagempa bumi yang mengguncang sejumlah wilayah Flores, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Kapolda NTT) Irjen Rudi Darmoko memilih bergerak cepat. 

Ia bersama jajaran teras Polda NTT bertolak dari Bandara Frans Seda Maumere dengan menggunakan Helikopter Polri tipe B429 dengan nomor registrasi P-3202 untuk meninjau langsung sejumlah wilayah yang terdampak, Jumat pagi, (21/8/2026).

Untuk diketahui, penerbangan tersebut membawa misi yang jauh lebih penting dari sekadar perjalanan dinas: memastikan kondisi lapangan benar-benar diketahui dari dekat, memastikan jajaran kepolisian siap menghadapi setiap kemungkinan, serta memastikan masyarakat yang berada di wilayah terdampak tidak merasa ditinggalkan.

Dari Maumere, rombongan Kapolda NTT bergerak menuju Riung, Kabupaten Ngada; Mbay, Kabupaten Nagekeo; dan Palue, Kabupaten Sikka. 

Tiga wilayah tersebut menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kerja Kapolda NTT dalam rangka melihat secara langsung dampak gempa bumi Flores sekaligus meninjau sejumlah lokasi yang nantinya akan menjadi bagian dari agenda kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia.

"Penanganan bencana tidak boleh hanya menunggu laporan, tetapi harus mendatangi langsung titik persoalan," ucap Kapolda NTT. 

Rute penerbangan Kapolda NTT dirancang menyentuh tiga wilayah strategis, yakni Riung, Mbay, dan Palue, sebelum rombongan kembali ke Bandara Frans Seda Maumere.

Perjalanan tersebut sekaligus menjadi bentuk pemantauan menyeluruh terhadap situasi pascagempa di sejumlah wilayah Flores. 

Dengan menggunakan helikopter, mobilitas pimpinan kepolisian dapat dilakukan secara lebih cepat sehingga kondisi di sejumlah daerah dapat dipantau dalam waktu yang relatif singkat.

Bahkan kata dia, di balik setiap titik yang didatangi, terdapat kepentingan yang sama, yakni memastikan masyarakat aman, memastikan personel siap bergerak, serta memastikan seluruh unsur terkait memiliki gambaran yang sama mengenai kondisi lapangan.

"Gempa bukan hanya meninggalkan kerusakan fisik. Dalam banyak situasi, bencana juga melahirkan kecemasan, ketidakpastian, gangguan aktivitas masyarakat, hingga potensi munculnya persoalan keamanan baru. Karena itu, respons kepolisian dituntut tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan adaptif," jelasnya. 

Kunjungan Kapolda NTT ke wilayah terdampak gempa membawa makna yang lebih luas. Di tengah masyarakat yang sedang menghadapi dampak bencana, kehadiran pejabat negara dan aparat keamanan memiliki arti psikologis. 

Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa mereka tidak menghadapi situasi sulit sendirian. Kehadiran pimpinan kepolisian secara langsung menjadi simbol bahwa negara masih berada di tengah mereka.

Bukan hanya melalui personel yang ditempatkan di lapangan, tetapi juga melalui keputusan dan kebijakan yang diambil berdasarkan kondisi nyata. Sebab, bencana tidak mengenal batas administrasi. 

Ketika satu wilayah terdampak, wilayah lain pun harus ikut bersiap. Ketika masyarakat membutuhkan bantuan, seluruh kekuatan negara harus mampu bergerak dalam satu irama.

Dalam konteks itulah, kunjungan Kapolda NTT menjadi penting. Ia tidak hanya melihat apa yang telah terjadi, tetapi juga membaca apa yang mungkin terjadi berikutnya. 

Selain meninjau dampak gempa, perjalanan Kapolda NTT juga berkaitan erat dengan kesiapan lokasi yang akan dikunjungi Wakil Presiden Republik Indonesia.

Agenda tersebut tentu membutuhkan kesiapan pengamanan yang matang. Setiap titik kunjungan harus dipastikan aman, akses harus dipetakan, koordinasi antarinstansi harus berjalan, dan kondisi masyarakat di sekitar lokasi harus menjadi perhatian.

Polri memiliki posisi penting dalam memastikan seluruh rangkaian agenda kenegaraan tersebut berlangsung aman tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat terdampak bencana.

Karena itu, pemantauan Kapolda NTT ke sejumlah wilayah dapat dibaca sebagai langkah awal untuk memastikan seluruh unsur pengamanan dan pelayanan publik benar-benar siap menghadapi agenda besar tersebut.

Tidak boleh ada keterlambatan dalam merespons persoalan dan yang paling penting, kepentingan masyarakat terdampak tetap harus menjadi prioritas. (aag)