Menengok 4 Kandidat Bursa Calon Ketua PBNU Jelang Muktamar ke-35

Jakarta, tvOnenews.com - Jelang perhelatan Muktamar ke-35 NU, bursa calon pemimpin PBNU semakin memanas.

Bertajuk 'Menjaga Marwah, Memperkaya Khidmat untuk Kemaslahatan Bangsa', Muktamar tersebut terjadwal bakal berlangsung pada 27-31 Agustus 2026 di Jombang, Jawa Timur.

Intelektual Muda NU yang juga peneliti dari Insantara, M Wildan mengatakan persaingan calon Ketua Umum PBNU kini mengerucut pada 4 nama yakni Yahya Cholil Staquf, Imam Jazuli, Abdul Hakim Mahfudz, dan Yusuf Chudlori.

"Mereka masing-masing memiliki basis dukungan, pengalaman, jaringan dan karakter kepemimpinan berbeda. Modal politik-organisasi sekaligus tantangan yang berbeda," katanya, Jakarta, Jumat (21/8/2026).

Wildan menjelaskan sosok Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya Hadi sebagai calon petahana yang dinilai memiliki keunggulan dibanding kandidat lainnya berupa pengalaman memimpin PBNU, penguasaan struktur organisasi dan jaringan yang terbentuk selama periode kepemimpinannya.

Wildan menjelaskan sejumlah agenda modernisasi organisasi menjadi bagian dari warisan kepemimpinan Gus Yahya termasuk digitalisasi tata kelola melalui berbagai platform organisasi. 

"Dari sisi politik organisasi, pengalaman tersebut menjadi modal penting untuk mempertahankan kepemimpinan," katanya.

Namun, lanjut Wildan, posisi petahana sekaligus menghadirkan tantangan terbesar. 

Ia menilai Gus Yahya untuk tidak hanya menawarkan program baru tetapi juga harus mempertanggungjawabkan capaian selama satu periode.

"Polemik tata kelola organisasi, hubungan antara Syuriyah dan Tanfidziyah, persoalan keuangan, pengelolaan aset dan usaha organisasi, hingga berbagai kontroversi dan kasus korupsi yang melibatkan pengurus menjadi bahan evaluasi yang tidak dapat dilepaskan dari arena Muktamar," jelasnya.

Sosok kedua yakni Imam Jazuli yang dinilai sebagai figur pemimpin muda di abad kedua NU yang dalam beberapa waktu terakhir semakin diperhitungkan dalam bursa Ketua Umum PBNU.

Wildan menyebut nama Imam Jazuli menjadi perhatian publik terutama di kalangan kiai karena gagasan dan gerakannya mengenai transformasi pesantren dan peningkatan kualitas sumber daya santri. 

Sejumlah kalangan melihatnya sebagai figur pemersatu yang dapat menjembatani kelompok yang menghendaki perubahan dengan mereka yang tetap menginginkan kesinambungan tradisi organisasi.

Kemandirian finansial secara personal juga menjadi salah satu modal kuatnya, hingga Imam Jazuli dinilai relatif lebih leluasa membangun komunikasi lintas kelompok tanpa terlalu terbebani persepsi mengenai keterikatan dengan kekuatan politik tertentu.

"Sosoknya yang aktif melakukan pertemuan lintas tokoh dan generasi, dapat menjadi titik temu bagi kelompok yang menginginkan persatuan, rekonsiliasi dan ishlah organisasi setelah periode PBNU ini yang diwarnai kontroversi," jelas Wildan.

Sosok ketiga yakni Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin yang hadir sebagai simbol kultural paling kuat dalam kontestasi ini. 

Kehadiran Gus Kikin menawarkan narasi penguatan kembali fondasi dan identitas organisasi berupa penekanan terhadap Qanun Asasi KH Hasyim Asy'ari sebagai rujukan fundamental dalam kehidupan organisasi NU.

Dari sisi usia dan garis keturunan, Gus Kikin merepresentasikan kesinambungan tradisi kepesantrenan dan sejarah NU. 

"Sebagai kandidat paling senior secara usia, Gus Kikin oleh sebagian kalangan structural NU dianggap lebih pantas menduduki posisi di Syuriyah PBNU," kata Wildan.

Sosok keempat yakni Yusuf Chudlori atau Gus Yusuf yang dinilai membawa modal yang berbeda dibandingkan tiga kandidat lainnya. 

Ia memiliki pengalaman panjang dalam politik praktis dan organisasi kepartaian, termasuk pernah memimpin PKB Jawa Tengah sebelum mengundurkan diri pada awal 2026.

Ia menawarkan visi An-Nahdlah Ats-Tsaniyah atau Kebangkitan Kedua NU, dengan agenda memulihkan marwah organisasi, memperkuat soliditas internal, membenahi tata kelola, serta mengembangkan pendidikan pesantren dan pemberdayaan ekonomi umat.

Wildan menegaskan, tantangan utama yang dihadapi Gus Yusuf adalah membangun persepsi bahwa pencalonannya merupakan agenda khidmah NU, bukan sekadar perpanjangan kepentingan politik tertentu.

"Muktamar tidak sekadar memilih seorang ketua umum. Muktamar akan menentukan arah NU untuk lima tahun ke depan sekaligus meletakkan fondasi perjalanan organisasi pada abad keduanya," tegasnya.

"Siapa pun yang terpilih akan menghadapi pekerjaan rumah yang relatif sama: meredakan polarisasi, memulihkan kepercayaan warga NU, memperbaiki tata kelola organisasi, memperkuat kemandirian ekonomi, menjaga independensi NU dari kepentingan politik praktis dan memastikan otoritas ulama tetap menjadi pusat pengambilan keputusan," sambungnya.(raa)