DPR RI Kawal Penyelesaian Status 172 Ribu Guru Non-ASN Sekolah Negeri

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Saan Mustopa dan Sari Yuliati menerima audiensi Forum Advokasi Guru Non-ASN Sekolah Negeri (FAGRI) di Ruang Pimpinan, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2026) siang.

Pertemuan ini membahas nasib ratusan ribu guru non-ASN di berbagai daerah yang hingga kini belum mendapat kepastian status kepegawaian setelah 2026.

Dalam pertemuan tersebut, FAGRI menyampaikan aspirasi terkait kepastian status ratusan ribu guru non-ASN di sekolah negeri mulai 2027. Salah satu aspirasi utama yang disampaikan adalah harapan agar pemerintah memberikan kejelasan mengenai skema penyelesaian status kepegawaian, termasuk peluang pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Wakil Ketua FAGRI Aminuddin mengatakan kepastian tersebut dibutuhkan karena berdasarkan Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026, pengaturan yang ada saat ini berlaku hingga 31 Desember 2026.

"Kami masih menanti kepastian nasib guru non-ASN setelah batas waktu tersebut. Sejauh ini, pemberitaan mengenai PPPK paruh waktu maupun PPPK penuh waktu belum menyebut secara spesifik bagaimana nasib guru non-ASN. Karena itu, kami datang ke DPR untuk meminta kejelasan status dan masa depan guru non-ASN pada 2027," ujar Aminuddin.

Ketua FAGRI Ahmad Farwiz Nasution mengapresiasi kesediaan Pimpinan DPR RI menerima dan menyerap langsung aspirasi para guru non-ASN.

Menurut Ahmad, Pimpinan DPR memberikan sejumlah masukan dan menyatakan akan mendorong penyelesaian persoalan tersebut bersama kementerian dan pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

"Pimpinan DPR menyatakan siap membantu mendorong penyelesaian persoalan non-ASN ini sesuai Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026," ujar Ahmad.

Ia menambahkan, berdasarkan data dengan cut-off tahun 2024, terdapat 172.323 guru non-ASN yang masih membutuhkan kepastian mengenai kelanjutan status mereka.

Dasco menegaskan DPR akan meneruskan aspirasi tersebut dan mendorong pemerintah serta kementerian terkait untuk memberikan kepastian penyelesaian bagi para guru non-ASN.

DPR juga akan memantau tindak lanjut pembahasan agar persoalan yang menyangkut masa depan ratusan ribu guru tersebut memperoleh kejelasan.

Melalui audiensi ini, DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang bagi aspirasi masyarakat, mendorong pihak terkait menindaklanjuti persoalan yang disampaikan, serta memastikan proses penyelesaiannya terus dipantau. (aag)