Kemenhub Pastikan Tidak Ada Kerusakan Fasilitas Transportasi usai Aksi Demo pada 27 Agustus

Jakarta, tvOnenews.com- Kabar baik yang perlu disyukuri, setelah aksi demo 27 Agustus kemarin. Diketahui tidak ada kerusakan fasilitas transportasi.

Hal ini disampaikan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi. Sebab sejauh ini tidak terdapat laporan kerusakan pada fasilitas transportasi umum akibat demonstrasi yang berlangsung di depan Gedung DPR/MPR RI Jakarta.

"Sejauh ini nggak ada ya (fasilitas transportasi umum yang rusak). Mungkin yang kemarin (karena) terhalang di Stasiun Palmerah ya, tapi belum ada laporan mengenai kerusakan di fasilitas transportasi umum," katanya dalam antara.

Sehubungan dengan demo, kata Dudy, pemerintah berupaya mengatur situasi secara seimbang dan membuat nyaman.

Sehingga kepentingan penyampaian aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam menggunakan fasilitas transportasi dapat berjalan bersama.

Seperti berupa mengatur lalu lintas dan transportasi perlu dilakukan agar masyarakat yang menyampaikan pendapat tetap mendapatkan ruang, sementara pengguna transportasi umum tidak terlalu terganggu

"Jadi, kita atur sedemikian rupa supaya masing-masing terjaga kepentingannya," tutur Dudy.

Namun di sisi lain, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto. Ia turut mengungkapkan bela sungkawa atas adanya korban dalam aksi demo kemarin. 

Setelah pihaknya mendapatkan informasi adanya korban jiwa ini di salah satu titik kerusuhan. 

Kemudian sejumlah petugas menuju ke lokasi kejadian dan mendapati salah satu korban.

"Polri pun untuk melakukan evakuasi harus melihat, menghitung evakuasi tersebut aman bagi petugas yang melakukan evakuasi," ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, pada tanggal 27 Agustus kemarin, sejumlah warga turun untuk ikut berpartisipasi untuk demo. Demonstrasi menuntut pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Lalu DPR menerima sejumlah orang yang berdemo kemarin di depan Gedung DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, dan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendengarkan audiensi itu.

Lalu hasil dari pertemuan audiensi DPR bersama perwakilan warga yang berdemo, ada sebuah kesepakatan yaitu menunggu target penyelesaian RUU Perampasan Aset pada Desember 2026 mendatang.(klw)