Tiga ASN Dinas Pertanian Jayawijaya Tewas Ditembak KKB, Pemerintah Didesak Beri Jaminan Keamanan

Jakarta, tvOnenews.com - Insiden penembakan yang mengakibatkan tewasnya tiga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, memicu reaksi keras dari Koordinator Nasional (Kornas) Kawan Indonesia, Arief Darmawan. 

Selain mengutuk tindakan tersebut, Arief juga menyoroti kebisuan berbagai lembaga pegiat hak asasi manusia (HAM) dalam merespons tragedi ini.

Insiden berdarah ini berlangsung pada Rabu (9/9) di Kampung Muliama, Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya. 

Tercatat tiga orang meregang nyawa akibat kejadian tersebut, yaitu Kepala Bidang Peternakan berinisial AR (49), seorang dokter hewan berinisial AAM (35), serta WB (24) yang merupakan pegawai Dinas Pertanian setempat. 

Dua dari korban menghembuskan napas terakhir di lokasi, sedangkan satu lainnya wafat setelah sempat dilarikan ke RSUD Wamena.

Menurut Arief, pembunuhan terhadap abdi negara yang sedang turun ke lapangan demi melayani warga adalah perbuatan yang sangat keji.

"Ini kebiadaban yang tidak bisa ditoleransi lagi. Tiga pegawai Dinas Pertanian Jayawijaya ditembak mati ketika sedang menjalankan tugas untuk masyarakat. Mereka datang untuk melayani, membantu masyarakat, dan menjalankan program pemerintah, bukan untuk berkonflik dengan siapa pun," kata Arief dalam keterangannya, Jumat (11/9).

Tragedi ini dirasa sangat memilukan mengingat para korban sedang menjalankan tugas pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat pedalaman.

"Ini ironi yang sangat menyedihkan. Orang yang bekerja untuk menyediakan pangan dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru menjadi sasaran kekerasan bersenjata," ujarnya.

Atas dasar itu, Arief mendesak pihak berwenang untuk mengusut tuntas kasus ini agar tidak ada pemakluman terhadap tindak kekerasan terhadap pelayan publik.

"Pelakunya harus dikejar dan diproses secara hukum. Jangan sampai masyarakat mendapatkan pesan bahwa siapa pun yang bekerja melayani rakyat di Papua bisa menjadi sasaran penembakan tanpa ada konsekuensi," tegasnya.

Di sisi lain, Arief menyampaikan kekecewaannya terhadap kelompok masyarakat sipil dan instansi terkait yang seolah tutup mata terhadap insiden ini.

"Pertanyaan saya, ke mana suara Kementerian HAM, Komnas HAM, lembaga-lembaga bantuan hukum, dan koalisi masyarakat sipil? Tiga orang dibunuh ketika sedang bekerja untuk masyarakat. Ke mana mereka semua?" kata Arief.

Ia mengingatkan bahwa nilai-nilai HAM bersifat universal dan tidak boleh tebang pilih. Tindak kekerasan yang memakan korban jiwa, terlepas dari apa pun latar belakangnya, harus dikecam secara adil.

"Jangan sampai HAM hanya dibicarakan ketika yang diduga melakukan pelanggaran adalah negara. Ketika masyarakat sipil atau pegawai pemerintah dibunuh oleh kelompok bersenjata, itu juga merupakan persoalan kemanusiaan yang harus dikutuk," ujarnya.

Arief khawatir bungkamnya kelompok pro-HAM akan memunculkan persepsi mengenai adanya standar ganda.

"Kalau kita benar-benar memperjuangkan HAM, maka jangan pilih-pilih korban. Nyawa manusia tetap nyawa manusia. Seorang pegawai pemerintah yang sedang membagikan bantuan pangan juga memiliki hak untuk hidup dan mendapatkan perlindungan," katanya.

Lebih jauh, ia menekankan bahaya laten jika teror semacam ini terus dibiarkan. Hal ini dapat melumpuhkan sektor pelayanan publik esensial di wilayah konflik.

"Bayangkan kalau pegawai pertanian, tenaga kesehatan, guru, atau pelayan publik lainnya takut turun ke kampung karena ancaman penembakan. Yang menjadi korban bukan hanya mereka, tetapi masyarakat yang seharusnya mendapatkan pelayanan," jelasnya.

Oleh karena itu, negara dituntut hadir memberikan proteksi maksimal bagi para pekerja di daerah rawan agar roda pembangunan tidak terhenti.

"Negara harus hadir untuk melindungi rakyat sekaligus memastikan pembangunan tetap berjalan. Jangan sampai kekerasan bersenjata memutus pelayanan dasar dan membuat masyarakat Papua semakin dirugikan," katanya.

Arief kembali menyentil kelompok HAM agar berani bersuara secara objektif.

"Jangan diam. Kalau memang konsisten memperjuangkan HAM, bersuaralah untuk semua korban. Jangan sampai ada kesan bahwa kepedulian terhadap HAM hanya muncul ketika kasusnya sesuai dengan narasi tertentu," pungkasnya. (dpi)