ARF: Golkar Apresiasi Kebijakan Bahlil Impor BBM yang Optimal

Jakarta, tvOnenews.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar menyambut positif langkah tegas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, terkait tata kelola pengadaan energi. 

Bahlil menginstruksikan agar proses impor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) berpijak teguh pada asas keekonomian, jaminan ketersediaan pasokan, serta pencarian opsi yang paling menguntungkan dan murah.

Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi, menilai ketegasan tersebut merupakan cerminan nyata dari tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel. 

Di tengah fluktuasi nilai tukar rupiah dan ketidakpastian harga minyak di pasar global, perencanaan belanja energi dituntut serba presisi agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Prinsip dasar penggunaan uang negara menuntut efisiensi optimal pada persilangan antara kualitas dan harga. Pak Ketum Golkar, Bahlil Lahadalia, menjalankan prinsip tersebut secara konsisten dalam eksekusi kebijakan belanja energi,” kata Abdul Rahman di Jakarta, Minggu (27/9).

Pria yang karib disapa ARF tersebut menegaskan bahwa setiap pengambilan keputusan terkait komoditas strategis harus senantiasa diuji menggunakan tolok ukur kuantitatif yang objektif, bukan sekadar berlandaskan manuver atau wacana politis.

Urgensi pengetatan belanja energi ini, lanjut Abdul Rahman, berakar langsung pada kondisi riil neraca pasokan minyak nasional yang masih mengalami defisit cukup lebar. 

Ketergantungan Indonesia pada rantai pasok global tercermin dari kalkulasi Kementerian ESDM per April 2026, yang mencatat kebutuhan BBM domestik menembus angka 1,6 juta barel per hari, sedangkan produksi di dalam negeri hanya sanggup memasok sekitar 600 ribu barel per hari. 

Artinya, ada selisih kekurangan sekitar satu juta barel per hari yang terpaksa dipenuhi melalui keran impor.

Tingginya ketergantungan itu berimbas langsung pada cadangan devisa. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) merekam bahwa belanja impor migas nasional pada rentang Januari hingga Juli 2026 telah menyedot anggaran sekitar USD 25,77 miliar. 

Angka fantastis tersebut membuktikan bahwa efisiensi pada setiap lini transaksi impor minyak merupakan keharusan mutlak.

Oleh karena itu, strategi Kementerian ESDM yang membuka skema kerja sama secara fleksibel guna berburu pasokan energi termurah dan berkualitas dari berbagai mitra global dinilainya sebagai manuver fiskal yang cerdik.